Pengamat Transportasi Dukung Langkah Gibran Tak Beli Mobil Listrik

Djoko menjelaskan, jika kepala daerah tidak perlu ikut-ikutan dengan aturan pengadaan mobil listrik dari pemerintah pusat. Terlebih pengadaan mobil listrik di daerah belum begitu mendesak.

"Ya sudah pakai yang ada aja, gak usah ikuti pusat, pusat kan duitnya banyak biar aja," katanya saat dihubungi Rabu (2/11/20220.

Presiden Jokowi bahkan telah memerintah kepada daerah untuk segera beralih ke mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Aturan tersebut bahkan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah, pusat dan daerah.

Djoko menyebutkan, langkah Gibran dinilai tepat lantaran lebih mementingkan warga. Terlebih anggaran untuk membeli mobil listrik bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan di daerah.

"Daerah itu lebih baik digunakan untuk yang lainnya gitu, masih banyak orang miskin kan di daerah," katanya.

Menurutnya, Kota Solo bisa menjadi contoh untuk daerah lain untuk lebih mementingkan warganya dibandingkan membeli mobil listrik yang tidak murah harganya.

Menurut Djoko, mobil listrik di Indonesia baru menjadi gaya hidup semata, ia justru menyarankan para kepala daerah untuk pengadaan kendaraan listrik untuk transportasi umum. Hal ini dinilai lebih bermanfaat untuk kepentingan umum.

"Iya lah yang daerah gak usah ikutan mobil listrik itu lifestye urgennya apa di daerah, nanti dulu mobil yang ada masih bangus kan," katanya.

"Jangan ikut-ikutan pusat, justru yang penting itu beli bus listrik, dan bagaimana mengangkat kemiskinan di daerah," imbuhnya.

Ditanya soal aturan Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, Djoko menilai jika Inpres tersebut memiliki kepentingan bisnis semata.

"Inpres itu ada kebutuhan bisinisnya juga, tapi juga daerah harus berpikir kebutuhan daerah apa, wong gak punya duit daerah kok mau beli mobil listrik, jadi yang dibutuhkan kepala daerah yang cerdas dan peduli pada rakyatnya," pungkasnya.