Semarang, IDN Times - Keputusan Kemendagri yang membatasi agenda perjalanan dinas mulai tahun depan direspon negatif para pelaku usaha perhotelan di Jawa Tengah.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah menyayangkan sikap Kemendagri lantaran separuh lebih hotel berbintang dan non bintang di wilayahnya selama ini mengandalkan agenda perjalanan dinas pegawai.
Menurut Bambang Mintosih, Wakil Ketua PHRI Jawa Tengah, segmentasi mayoritas hotel tiap kabupaten/kota sangat tergantung dari event MICE dan agenda pemerintahan
"Segmen hotel itu ada di MICE dan pemerintahan. Ini yang harus dipikirkan ulang. Mungkin pemerintah perlu ajak bicara dulu pengusaha hotelnya. Karena memang secara umum kue yang kita dapatkan ya dari MICE. Prosentase MICE itu 58 persen bahkan ada satu dua hotel yang benar-benar andalkan MICE aja," kata Benk sapaan akrabnya saat berbincang dengan IDN Times, Sabtu (23/11/2024).
Ia pun khawatir apabila pembatasan perjalanan dinas diterapkan tahun depan maka okupansi seluruh hotel akan merosot drastis.
Efek yang akan dirasakan para pengelola hotel, katanya jumlah tenaga harian di masing-masing hotel akan dipangkas.
"Pasti tingkat huniannya akan turun. Maka tenaga harian pasti berkurang penghasilannya. Dan kalau kira cari segmen baru pasti butuh proses lama. Jadinya para pengelola hotel musti mengatur siasat," terangnya.
Lebih jauh lagi, Benk mendorong pemerintah pusat segera merancang aturan untuk membuka destinasi baru pasca pemberlakuan pembatasan perjalanan dinas.
Karena bila tidak ada perubahan pangsa pasar, dirinya mengaku masyarakat hanya bisa sebatas melakukan stacation atau sekedar melakukan wisata keluarga ke hotel.
Untuk segmen tamu kalangan pleasure atau wisata keluarga selama ini hanya berkisar 10-15 persen.
"Tamu family trip cuma 10-15 persen dan plesure juga masih sedikit. Semestinya paket wisatanya dipermudah. Soalnya di saat bersamaan PPN-nya juga dinaikan. Ya tentu kita akan lihat dampaknya satu dua bulan," paparnya.
Benk juga berkata semestinya Kemendagri, Kemenpar dan PHRI bisa duduk satu meja untuk mengaji ulang pembatasan perjalanan dinas.
Selain itu, Benk mendesak pemerintah memperbanyak destinasi kunjungan wisatawan agar para ASN atau event pemerintah mendapat akses baru untuk melakukan kegiatan di dalam hotel.
"Kami sarankan destinasi diperbanyak, harus ada piknik wajib bagi siswa, terus bagaimana pemerintah bantu kegiatan besar di Jateng yang memang diwajibkan. Bisa juga caranya pagu anggaran yang dibatasi tapi jangan ke agendanya," terangnya.