Semarang, IDN Times - Badan Litbang dan Diklat Kemenag menyampaikan setidaknya ada tiga hambatan yang harus dilalui dalam setiap menjalankan program moderasi beragama di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Hambatan yang paling kentara di tengah masyarakat ialah munculnya pandangan dan sikap dalam beragama yang berlebihan.
"Inilah yang mengesampingkan martabat kemanusiaan," ungkap Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Prof Arskal Salim, Rabu (15/5/2024).
Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa tantangan atau hambatan lain yang kerap dijumpai adalah di sektor keagamaan. Tantangan yang dimaksud Arskal yaitu sikap pemaksaan kehendak yang berkedok agama.
"Tantangan keagamaan, yakni berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik yang berpotensi memicu konflik," paparnya.
Dalam sesi seminar yang diikuti para guru SMA dan SMK di Auditorium Disdikpora DIY, ia juga menegaskan kalau ada juga tantangan mengenai sikap kebangsaan. Artinya terkait berkembangnya semangat yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.
"Penanggulangannya adalah dengan merawat keindonesiaan," tutur Sesban.
Oleh karenanya, pihaknya perlu mengadakan penguatan moderasi beragama untuk mencegah generasi muda agar terhindar dari paham-paham ekstrem yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila.
"Moderasi beragama dalam mengejawantahkan esensi ajaran agama akan melindungi pemeluk agama. Landasannya adalah prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa,” ungkap Arskal.
Lebih lanjut lagi, Arskal mengatakan penguatan moderasi beragama tak cuma dilakukan bagi murid, tetapi juga telah dilakukan bagi guru di lingkungan Kemenag.
“Penguatan moderasi beragama bagi guru sangat penting, karena guru panutan murid di sekolah,” kata Arskal.
Sementara itu, Kepala Balai Litbang Agama Semarang (BLAS), Moch Muhaemin mengatakan acara sosialisasi penguatan moderasi beragama di DIY dihelat Balai Litbang Agama Semarang bekerja sama Dispora.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat, tenaga kepegawaian, Pengawas Sekolah, Baldikmen di setiap kota/kabupaten, serta guru SMA dan SMK.
“Sebanyak 250 peserta menghadiri acara secara langsung Kulonprogo dan Gunungkidul, sementara 250 peserta lainnya mengikuti secara daring dari Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, Metode yang digunakan adalah metode Hybrid, yang menggabungkan daring dan luring,” ujar Muhaemin.