Tiga Kelemahan UU Desa yang Timbulkan Penyalahgunaan Wewenang Kades

Sukimin menyatakan, dari hasil penelitiannya selama ini kebijakan tata kelola desa yang mengacu pada implementasi UU Desa ternyata ditemukan banyak hal yang masih timpang.

"Kelemahan terletak pada Pasal 24 dan pasal 75 ayat 1 dan 2 UU Desa. Karena memberikan kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa," katanya, dalam keterangan yang didapat IDN Times. 

Setidaknya, terdapat tiga kelemahan aturan UU Desa yang rawan disalahgunakan. Yang pertama mengenai substansi hukumnya. 

Subtansi hukum yang dimaksud Sukimin mengenai kebijakan pemerintah desa (pemdes) yang seharusnya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas transparasi dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

"Dimana peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu perlu akuntabilitas transparansi danpartisipasi dalam pengelolaan Pemerintahan Desa," tutur Sukimin saat mempertahankan disertasinya.

Kemudian titik kelemahan lain berkaitan dengan budaya hukum dalam implementasi UU Desa. Menurutnya, budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat desa, ternyata berimbas pada cara pandang seseorang. 

"Dengan budaya patrimonial itu, masyarakat akan melihat kades sebagai orang yang harus dipatuhi," paparnya. 

Sukimin menjelaskan terkait struktur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa juga layak disoroti. 

Ia menganggap bahwa egosentris seorang kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan semestinya memberikan manfaat yang adil terhadap pemenuhan kebutuhan berbasis keadilan berkelanjutan.

Sehingga, pihaknya mendorong adanya merevisi Pasal 24 dan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Ini dilakukan supaya mampu menjamin kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan berbasis nilai keadilan.

"Norma hukum tersebut perlu dilakukan perubahan agar kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa lebih berkeadilan," bebernya.