Tunggakan Sewa Tak Dibayar, 4 Kamar Rusun Kaligawe Semarang Disegel

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir mengatakan, proses penagihan telah dimulai sejak 11 September 2026. Saat itu, terdapat 73 unit kamar dengan penghuni yang menunggak sewa selama lima hingga sembilan bulan.

“Jadi awalnya ada 73 unit kamar yang penghuninya menunggak sewa rusun. Tunggakannya mulai dari lima hingga sembilan bulan. Lalu peringatan pertama 11 September 2026 kami memanggil para penghuni untuk klarifikasi,” ungkapnya, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, pemanggilan tersebut mendorong sebagian besar penghuni untuk melunasi tunggakan. Satpol PP juga menggandeng Bank Jateng agar pembayaran dapat dilakukan langsung melalui loket bank.

Adapun, besaran sewa kamar Rusun Kaligawe bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan.

Kusnandir menjelaskan, jumlah penghuni yang belum membayar terus berkurang setelah pemanggilan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, sebanyak 36 penghuni langsung membayar tunggakan sehingga tersisa 37 penghuni. Setelah pemanggilan kedua, jumlah tersebut berkurang menjadi 11 penghuni.

Beberapa hari kemudian, delapan penghuni kembali melunasi kewajibannya. Dengan demikian, hanya empat penghuni yang masih belum membayar hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

“Setelah pemanggilan pertama, banyak yang mulai bayar. Sebanyak 36 penghuni langsung bayar dan tersisa 37 penghuni belum bayar. Lalu, pemanggilan kedua mulai bayar lagi dan tersisa 11 penghuni. Kemudian selang beberapa hari, delapan penghuni membayar hingga akhirnya tersisa empat penghuni belum membayar,” terangnya.

Satpol PP kemudian menyegel empat kamar tersebut karena penghuni belum menunjukkan itikad untuk menyelesaikan tunggakan. Proses penyegelan berlangsung tanpa perlawanan dari para penghuni.

“Karena tidak ada itikad baik pembayaran, maka empat kamar kami segel. Nanti bisa digunakan lagi ketika sudah dibayar,” tegasnya.

Sementara, Kusnandir menyebut penertiban pembayaran sewa rusun merupakan salah satu upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.

Satpol PP, lanjut dia, siap melakukan langkah serupa di rumah susun lainnya apabila menerima laporan resmi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Meski demikian, empat kamar yang disegel masih dapat digunakan kembali setelah penghuninya menyelesaikan tunggakan sewa sesuai ketentuan yang berlaku.