Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kabid Minerba ESDM Jateng Irwan Edi Kuncoro. (IDN Times/Fariz Fardianto)
  • Dinas ESDM Jawa Tengah menerima banyak laporan warga terkait aktivitas tambang, terutama di Serayu Utara, lereng Merapi, serta wilayah Semarang-Demak, Kendal, dan Jepara.
  • Keluhan utama mencakup kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, dan debu yang mengganggu kondisi lingkungan serta warga sekitar lokasi tambang.
  • ESDM Jateng menegaskan akan menindak tambang ilegal bersama aparat dan organisasi masyarakat, sambil mendorong harmonisasi aturan antarwilayah kabupaten dan kota.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
17 November 2026

Dinas ESDM Jawa Tengah menyatakan laporan masyarakat paling banyak terkait tambang di Serayu Utara, disusul wilayah Semarang-Demak, Kendal, Jepara, dan Merapi. Kegiatan tambang dilaporkan memicu kerusakan jalan, kemacetan, dan debu.

Saat ini

Dinas ESDM Jawa Tengah memiliki 10 kantor cabang yang rutin menampung aduan masyarakat terkait pertambangan.

Untuk saat ini

Dinas ESDM Jawa Tengah membutuhkan harmonisasi peraturan antarpemangku wilayah kabupaten dan kota untuk mendukung penindakan tambang ilegal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Dinas ESDM Jawa Tengah menerima banyak laporan masyarakat mengenai aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas, debu, dan dampak lingkungan.
  • Who?
    Dinas ESDM Jawa Tengah, Kepala Bidang Minerba Irwan Edi Kuncoro, masyarakat pelapor, pengelola tambang ilegal, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat terlibat dalam penanganan persoalan ini.
  • Where?
    Laporan terbanyak berasal dari kawasan Serayu Utara dan lereng Merapi, serta mencakup wilayah Semarang, Demak, Kendal, dan Jepara di Jawa Tengah.
  • When?
    Irwan Edi Kuncoro menyampaikan kondisi tersebut pada Selasa, 17 November 2026. Sepuluh kantor cabang Dinas ESDM Jawa Tengah rutin menampung aduan masyarakat.
  • Why?
    Masyarakat melapor karena kegiatan tambang dinilai merusak jalan, menghambat arus lalu lintas, menimbulkan debu, dan berdampak pada lingkungan. Tambang ilegal juga disebut tidak membayar pajak serta melanggar pidana.
  • How?
    Dinas ESDM Jawa Tengah menampung rata-rata dua hingga tiga aduan masyarakat dan menyiapkan penindakan terhadap tambang ilegal bersama aparat penegak hukum. Harmonisasi peraturan antarwilayah masih dibutuhkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Banyak orang melapor soal tambang di Serayu Utara, Semarang, Demak, Kendal, Jepara, dan Merapi. Tambang itu membuat jalan rusak, macet, dan berdebu. Dinas ESDM Jawa Tengah menerima laporan ini. Mereka mau menindak tambang yang tidak punya izin, bersama polisi dan kelompok masyarakat. Sekarang mereka juga ingin aturan daerah bisa cocok satu sama lain.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menemukan banyaknya laporan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di sejumlah kabupaten. Berdasarkan jumlah laporan, masyarakat kerap melaporkan kegiatan tambang di kawasan lereng Merapi dan Serayu Utara. 

"Saat ini laporan paling banyak yaitu kegiatan tambang di Serayu Utara, kemudian mencakup wilayah Semarang Demak, Kendal, Jepara dan kawasan Merapi," kata Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Jateng Irwan Edi Kuncoro kepada IDN Times, Selasa (17/11/2026). 

Ia mengaku terdapat 10 kantor cabang dinas ESDM se-Jawa Tengah yang rutin menampung aduan aduan dari masyarakat.

Pelaporan dari masyarakat, katanya rata-rata muncul dua atau tiga kasus. Lebih lanjut, pihaknya mengeluhkan kegiatan tambang di lokasi tersebut sering menimbulkan kerusakan jalan, arus lalu lintas yang tersendat serta dampak terasa mengenai kondisi jalan warga berdebu.

"Tentunya masyarakat kerap merasakan ada dampak kerusakan lingkungan. Paling jelas merugikan negara karena tidak bayar pajak dan itu pelanggaran pidana," ujarnya.

Kendati begitu, dengan adanya dukungan peran aktif dari aparat penegak hukum (APH) dan sejumlah organisasi masyarakat, pihaknya optimistis bisa menindak tegas para pengelola tambang ilegal. 

Untuk saat ini pihaknya membutuhkan harmonisasi peraturan antar pemangku wilayah kabupaten kota. "Kalau berjalan sesuai undang-undang pasti bisa," jelasnya.

Megenai kabar adanya pengelola tambang dibekingi aparat, pihaknya tak menampik anggapan tersebut. 

Hanya saja Dinas ESDM Jateng mengutamakan penindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal. "memang ada rumor bekingan aparat. Tapi ESDM clear and clear. Kami tidak ada BKO manapun. Kalau memah tidak berizin kami tegas melarang penambangan," tandasnya. 

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More