Warga Salatiga Diminta Tinggal di Rumah Selama 6 Hari
Seorang warga Salatiga saat diperiksa di titik penyekatan perbatasan. (Dok Humas Polres Salatiga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Salatiga, IDN Times - Wali Kota Salatiga Yuliyanto meminta kepada warganya untuk tetap tinggal di rumah saat malam hari mulai tanggal 15-20 Juli 2021. Hal itu ia lakukan demi mengurangi angka penularan COVID-19 salah satunya dengan menekan mobiltas masyarakat setempat.
Menurutnya saat ini sudah diterbitkan surat edaran agar warga Salatiga tetap berdiam diri di rumah mulai jam 19.00-24.00 WIB malam. Kebijakan ini juga mengacu pada aturan PPKM Mikro Darurat serta melanjutkan gerakan Salatiga Di Rumah Saja.
"Kita sudah mulai memadamkan lampu jalan protokol di 13 titik. Sekarang dimaksimalkan lagi dengan tetap berdiam di rumah selama tanggal 15-20 Juli," katanya, Jumat (16/7/2021).
1. Aparat TNI/Polri dan Satpol PP bergerak menyosialisasikan kepada warga
Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Pihaknya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi surat edarannya, kecuali unsur yang bergerak pada sektor esensial seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat, pelayanan dasar, serta pelaku industri.
Pihaknya bersama aparat TNI/Polri dan Satpol PP sedang menggencarkan sosialisasi mengenai aturan berdiam di rumah saat malam hari.
"Kalau tidak ada urusan penting dan mendesak saat malam hari, lebih baik di rumah saja," tambahnya.
Baca Juga: Waspada! COVID-19 Delta India Melanda Salatiga, Muncul di 3 Lokasi
2. Kapolres Salatiga ungkap wilayahnya bisa tekan mobilitas sampai 23,98 persen
Aparat Polres Salatiga saat mengecek warga yang melintas di titik penyekatan. (Dok Polres Salatiga)Di lain pihak, Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat menyebut dari pemantauan lewat aplikasi Google Traffic, prosentase penurunan mobilitas warga Salatiga sejak 3 Juli 2021 mencapai 23,98 persen. Ini, katanya jadi capaian terbaik untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali.
Personelnya telah mengukur aktivitas dan lalu lintas masyarakat pada malam hari melalui intensitas cahaya, dan Facebook Mobility mengukur aktivitas dan pergerakan penggunanya berdasarkan lokasi GPS dan jaringan telekomunikasi.
3. Sejumlah akses jalan sudah disekat termasuk di Kecandran dan Tingkir
Ilustrasi: Petugas kepolisian menghentikan kendaraan saat melintasi posko penyekatan mudik di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Ia juga mengklaim bahwa akses jalan raya di Blotongan, Kecandran, dan Tingkir sudah disekat dengan ketat. Ia menargetkan dengan penutupan exit tol mulai 16-22 Juli 2021 akan menurunkan mobilitas warga Salatiga sampai 30 persen.
"Kita kerja keras agar bisa mencapai 50 persen. Nanti setelahnya kita evaluasi pasca PPKM Darurat 20 Juli ini," paparnya.
4. Jateng disebut sudah kurangi mobilitas 21 persen
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memaparkan hasil monitoring PPKM Darurat. (Dok Humas Pemprov Jateng)Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut mobilitas di wilayahnya terus mengalami perbaikan hingga angka 21 persen. Ganjar meminta data satelit yang jadi acuan pemerintah pusat untuk mengukur mobilitas diberikan kepada daerah tiap hari.
"Kami minta agar seluruh kabupaten kota, agar kita bisa mengakses alat itu atau hasil dari ukuran alat itu. Apakah yang dari google atau dari satelit NOAA, sehingga kita bisa tahu setiap kabupaten kota naiknya seperti apa," bebernya.
Meski begitu, untuk Kota Semarang saat ini masih mengalami lonjakan mobilitas yang sangat tajam. Ia memperkirakan pemicunya yakni pergerakan buruh di kawasan industri. Ia sementara ini sudah berkoordinasi dengan para CEO dan pengusaha untuk mengatur perusahaannya.
“Yang bisa mengurangi adalah menghentikan orang bergerak, menghentikan orang dengan mobilitas tinggi, mendisiplinkan mereka dengan 5M, itu saja,” tegasnya.
Ganjar mengatakan, masyarakat punya peran penting dalam pengendalian Pandemi COVID-19. "Hari ini kita bicaranya nggak bisa sisi hilir saja maka dari PPKM kenapa pergerakan dilihat dan sebagainya itu karena tidak bisa menyelesaikan di rumah sakitnya. Harus di masyarakatnya," katanya.
Baca Juga: RS di Jateng Kurang Oksigen, Ganjar Pastikan Stok Aman
