- Pertumbuhan Ekonomi: Triwulan IV 2025 mencapai 5,84 persen secara tahunan (year-on-year/y-o-y), dengan akumulasi 5,37 persen (cumulative-to-cumulative/c-t-c), lebih tinggi dari capaian nasional.
- Keyakinan Konsumen: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2026 meningkat menjadi 130,8, menandakan masyarakat masih berada pada zona optimis.
- Inflasi Terkendali: Inflasi Januari 2026 tercatat 2,83 persen (y-o-y), bahkan mengalami deflasi 0,35 persen secara bulanan (month-to-month/m-t-m). Kota Semarang mencatat inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Rembang menempati posisi terendah.
- Kesejahteraan Petani dan Nelayan: Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai level 114,75. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 99,93 menjadi 102,42 karena peningkatan indeks harga yang diterima lebih cepat dibandingkan yang dibayar.
Kinerja Fiskal Jateng Awal 2026 Solid, Akselerasi Ekonomi Daerah
Intinya Sih
- Perekonomian Jawa Tengah awal 2026 menunjukkan ketahanan kuat dengan pertumbuhan 5,84 persen, inflasi terkendali 2,83 persen, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
- Kinerja fiskal solid tercermin dari realisasi APBN Rp10,75 triliun dan APBD Rp2,23 triliun yang menopang aktivitas ekonomi daerah meski PAD masih tertekan.
- Penyaluran KUR Rp4,10 triliun dan pembiayaan UMi Rp8,32 miliar memperkuat UMKM, sementara program karbon biru mulai dijalankan untuk menambah pendapatan dan menjaga ekosistem pesisir.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Semarang, IDN Times - Perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang kuat. Indikator makro yang stabil serta realisasi fiskal yang produktif menjadi pendukung utama capaian itu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berperan sebagai instrumen stabilisasi yang menggerakkan aktivitas ekonomi daerah secara efektif pada fase awal tahun anggaran.
1. Indikator makroekonomi dan pemulihan
Memasuki 2026, Jawa Tengah berada pada lintasan pemulihan ekonomi yang makin menguat. Berdasarkan data yang dihimpun Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, beberapa indikator penting menunjukkan tren positif. Di antaranya:
2. Realisasi APBN dan APBD
Kinerja fiskal regional Jawa Tengah hingga 31 Januari 2026 berfungsi optimal sebagai pengungkit aktivitas ekonomi. Dari sisi APBN, realisasi mencatat beberapa hal penting. Di antaranya:
- Pendapatan Negara: Terkumpul Rp7,49 triliun (5,82 persen dari target). Angka ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp7,01 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,48 triliun. PNBP tumbuh kuat 21,28 persen (y-o-y) dengan dukungan utama dari Pendapatan Jasa Layanan Umum.
- Belanja Negara: Terealisasi Rp10,75 triliun (11,35 persen dari pagu). Capaian ini mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,28 triliun yang terdongkrak percepatan kontrak belanja modal, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,47 triliun.
Di tingkat daerah, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi 36 pemerintah daerah juga menunjukkan posisi yang sehat. Pendapatan daerah mencapai Rp10,73 triliun, yang sebagian besar mendapat topangan dari dana TKD, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Adapun belanja daerah terealisasi Rp2,23 triliun. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tekanan, transfer dari pusat berhasil menjadi penyangga utama fiskal daerah.
3. Penyaluran pembiayaan UMKM
Instrumen pembiayaan terus memperkuat ekonomi kerakyatan di awal tahun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,10 triliun kepada 77.423 debitur. Angka ini tumbuh 24,70 persen secara nilai dan 11,85 persen dari sisi jumlah debitur.
Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalur sebesar Rp8,32 miliar kepada 1.660 debitur. Walaupun mengalami kontraksi secara tahunan, penyaluran kredit ini tetap krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan memperluas basis ekonomi produktif.
Potensi Karbon Biru (Blue Carbon) di Pesisir
Selain fokus pada kinerja awal tahun, Jawa Tengah mulai mengimplementasikan strategi fiskal jangka panjang melalui program karbon biru sesuai Peraturan Presiden 110/2025. Provinsi ini memiliki potensi 31 ribu hektare mangrove, dengan 14 ribu hektare area perdagangan karbon.
Langkah ini membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menekan pengeluaran akibat abrasi dan rob. Intervensi melalui skema blended financing APBN–APBD dan optimalisasi pasar karbon menjadi instrumen penting guna mengurangi risiko fiskal daerah, menjaga stabilitas ekonomi pesisir, dan memperkuat pendapatan nelayan.
