Viral Kepala Sekolah di Salatiga Tolak MBG: Makanan Ada Sekrup dan Busuk
- Kepala SDN Dukuh 5 Salatiga menolak paket Program Makan Bergizi Gratis karena menemukan makanan busuk dan tidak layak konsumsi, termasuk buah membusuk serta kasus sebelumnya ada ulat dan sekrup.
- Penolakan tersebut memicu sorotan publik terhadap pengawasan penyedia makanan, transparansi anggaran, serta kualitas menu yang dinilai tidak sesuai dengan standar harga dan keamanan pangan.
- Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta SPPG memperketat standar operasional dari pengemasan hingga distribusi, serta menegaskan sanksi bagi pihak yang lalai dalam pelaksanaan program MBG.
Salatiga, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Salatiga kembali menuai perhatian publik menyusul viral beredarnya video penolakan paket makanan oleh pihak sekolah. Video yang tersebar di media sosial itu memperlihatkan Kepala SDN Dukuh 5 Salatiga menolak paket MBG yang baru saja sampai di sekolah.
"Ini tolong diambil dan saya tidak mau terima," tegasnya dalam video tersebut. Penolakan terjadi karena makanan yang dikirim diduga tidak layak konsumsi.
1. Keluhan terkait kondisi makanan
Ia menunjukkan kondisi salah satu menu, yakni buah yang diduga membusuk dan tidak segar. Ia menyampaikan kekhawatiran besar terkait risiko kesehatan, termasuk kemungkinan keracunan apabila siswa memakan buah tersebut.
"Ini jelek. Jelek sekali. Anakku nak mati piye mbak kei busukan koyo ngene (Anak saya kalau meninggal bagaimana? Kamu beri makanan busuk seperti ini)," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut insiden pengiriman makanan tidak layak bukan yang pertama kali terjadi di sekolahnya.
"Saya sudah berkali-kali, yang pertama ada ulatnya ahli gizi bagaimana, ada sekrupnya ahli gizi bagaimana, dan sekarang ada seperti ini," tambahnya.
2. Evaluasi pengawasan dan standar harga
Kondisi itu membuat pihak sekolah mempertanyakan peran pengawasan dari pihak penyedia, terutama fungsi tenaga ahli gizi dalam memastikan keamanan makanan sebelum jadwal distribusi. Kepala sekolah juga menyinggung perbandingan kualitas menu dengan standar pengadaan dan harga yang disepakati.
Isu penolakan tersebut memicu diskusi luas mengenai kontrol mutu, transparansi anggaran, serta sistem pengawasan program MBG. Banyak warganet merespons video tersebut dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah atas langkahnya melindungi para siswanya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara terkait insiden tersebut.
3. SPPG bisa ditutup
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperketat standar operasional. Pengetatan ini mencakup proses pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman makanan ke sekolah.
Pernyataan itu merespons temuan roti berjamur dalam distribusi MBG di Kabupaten Blora waktu lalu dan sejumlah daerah di Jawa Tengah.
"Saya berharap SPPG-SPPG untuk diedukasi betul," ujar Taj Yasin yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Pelaksana Program MBG Jateng di Semarang.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, satuan tugas dan petugas khusus senantiasa mengawasi pelaksanaan program MBG. Pemerintah tidak akan membiarkan setiap kesalahan dalam penyediaan maupun distribusi makanan.
Ia menegaskan, kelalaian dalam penyediaan menu berpotensi memicu tindakan tegas melalui mekanisme audit. Jika petugas menemukan ketidaksesuaian standar yang serius, SPPG yang bersangkutan terancam mendapat sanksi penutupan.
Gus Yasin memastikan setiap menu yang dinilai tidak layak selalu menjadi bahan evaluasi utama. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan masukan terhadap jalannya program tersebut.
