Lahan Makin Sempit, KemenPUPR Tawarkan Hunian Vertikal di Jateng
Semarang, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera menyiapkan skema hunian vertikal bagi masyarakat. Upaya ini untuk mengatasi masalah lahan yang semakin sempit untuk rumah tapak dan kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat.
1. Komitmen siapkan hunian vertikal
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, semakin memaksakan tinggal di rumah tapak maka konsekuensinya jarak rumah dengan tengah kota atau tempat kerja akan semakin jauh.
‘’Maka, perlu komitmen bersama menyiapkan hunian vertikal adalah keharusan. Sebab, kalau dipaksakan tinggal di rumah landed (tapak, red), ya makin jauh ke tempat kerja atau pusat kota,’’ ungkapnya pada pembukaan pameran subsidi Jateng Tapera Expo 2023 di Mal Ciputra Semarang, Jumat (11/8/2023) malam.
2. Modifikasi KPR dan sediakan lahan
Guna mendorong terwujudnya hunian vertikal ini KemenPUPR menyiapkan dua strategi, yakni mengenai suplai partisipasi pemerintah daerah dan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
‘’Dari sisi demand, kita harus modifikasi soal KPR-nya. Kita buat cicilan agar lebih kecil sesuai daya beli MBR. Kemudian dari suplai, bagaimana membuat rumahnya lebih efisien, mulai perizinan, dukungan pemda menyediakan lahan, pengaturan tata ruang,’’ jelas Herry.
Sementara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya akan berupaya memenuhi kebutuhan perumahan, khususnya bagi MBR.
3. Pemprov Jateng tangani rumah tidak layak huni
"Kami terus berupaya mencukupi kebutuhan rumah. Saat ini backlog coba kami penuhi. Sekarang 91 persen yang sudah punya rumah di Jateng dibanding angka nasional 14 persen. Ini sudah cukup baik," ungkapnya.
Selanjutnya, PR Pemprov Jateng adalah memastikan apakah rumah tersebut sudah layak huni dan sehat. Sebab, dari data RPJMD per 2018 terdapat 1,5 juta rumah belum layak huni.
‘’Hingga 2022, persoalan rumah tidak layak huni sudah tertangani separuhnya. Kini tinggal menyisakan 770 ribuan dan pada akhir tahun ini ditargetkan tinggal 500 ribuan rumah,’’ ujarnya.
