UMP Jateng 2021 Naik 3,27 Persen, Apindo Sesalkan Keputusan Ganjar

2. Banyak pengusaha di Jateng meminta relaksasi pembiayaan ke pemerintah

"Saat ini saja para pengusaha terus menjerit meminta kepada pemerintah relaksasi perpajakan, relaksasi cicilan utang di bank, relaksasi tagihan PLN, relaksasi iuran BPJAMSOSTEK. Ini karena kondisi sekarang memang berat, bahkan ada industri yang tidak maksimal beroperasi hanya 30 persen sampai 60 persen," kata Frans.

Untuk diketahui, keputusan kenaikan UMP oleh Gubernur Jateng ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Permenaker No 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Patut diduga pula bahwa gubernur tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan hal ini merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk.

Frans menjelaskan, keputusan gubernur tersebut berakibat hilangnya kepastian hukum dan patut dikhawatirkan berimbas kacaunya proses pembahasan upah minimum kabupaten dan kota yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh Jateng.