TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jateng

Kemplang Pajak Ratusan Juta, Direktur Perusahaan Ditahan di Semarang

Dilakukan sejak 2014 sampai 2015

Dok. DJP Jawa Tengah I
Verified
Dhana Kencana

Semarang, IDN Times - Tim penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I kembali melimpahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan pada Kamis (13/2). Penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Semarang itu bersama barang bukti pendukung.

Baca Juga: Dua Tahun Kemplang Pajak, Direktur Perusahaan Ditahan di Semarang

1. Pelaku mengemplang pajak selama satu tahunan

Dok. DJP Jawa Tengah I

Tersangka adalah BS, yang merupakan direktur CV PJ yang berlokasi di Semarang. BS disangka melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atau dipotong dari lawan transaksi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Aksi BS mengemplang pajak dilakukan sejak 2014 sampai 2015. Akibatnya, negara merugi sekitar Rp374 juta.

2. Penahanan tersangka dilakukan sampai 20 hari

Dok. DJP Jawa Tengah I

Guna kepentingan penuntutan tersangka, BS langsung ditahan oleh JPU. Ia juga langsung akan ditahan di Lapas Kedungpane, Semarang.

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

“Untuk mempermudah proses berikutnya, saudara BS kami tahan sampai dua puluh hari ke depan, kemudian kasusnya akan segera kami bawa ke pengadilan sebelum berakhirnya batas waktu penahanan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Semarang, Triyanto, Kamis (13/2) dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times.

3. Terancam hukuman penjara 6 tahun

pixabay

Triyanto menyebut BS terancam dijerat dengan hukuman penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal dua kali lipat pajak terhutang, maksimal 4 kali lipat pajak terhutang.

Untuk diketahui, penyidikan pidana pajak merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Sebelum dilakukan penyidikan, wajib pajak harus sudah dilakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaaan bukti permulaan.

Baca Juga: Penerimaan Pajak 2019 KPP Madya Semarang Tak Target, Hanya 83,4 persen

Topik:
pajak
Semarang
jawa tengah
kejaksaan
dirjen pajak
pidana
Berita Terkini Lainnya

Blusukan! Ganjar dan Gibran Bakal Lari Pagi Sapa Warga di Bogor

Schneider Electric Bikin Smart City Teknologi SOG di Solo

Pasca Tabrakan KA Brantas, Truk Bermuatan 8 Ton Dilarang Melintasi Rel Madukoro

Profil Kombes Satake Kabid Humas Polda Jateng yang Baru Dilantik

Kesaksian Petugas Palang Pintu Kereta Sebelum Kecelakaan KA Brantas VS Truk Trailer

Pakar: KA Brantas Tetap Tabrak Truk di Semarang Karena Hukum Newton 1

Gentleman! Masinis KA Brantas Sendirian di Depan saat Tabrak Truk

Ganjar dan Gibran Ikuti Ritual Laku Bisu di Kirab Malam 1 Sura

Warga Pesisir Demak Gelar Aksi Diam, Tolak Tambang Pasir Laut

Gerbong Depan KA Brantas Berhasil Dievakuasi, Perjalanan Kereta Lanjut