TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hari Guru GTT Minta Diangkat Jadi ASN, Mendikbud Jangan Cuma Berpidato

Nasib GTT dan honorer masih memprihatinkan

IDN Times/Istimewa

Semarang, IDN Times - Perayaan Hari Guru yang rutin digelar saban tahun menjadi tonggak untuk memperbaiki nasib para guru di daerah.

Di tahun ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah meminta Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbud Dikti untuk segera memperbaiki nasib ratusan ribu lebih guru-guru honorer dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.

 

Baca Juga: Teks Pidato Hari Guru Viral, Nadiem Akhirnya Putar Video Saat Upacara

1. Guru honorer dan GTT berada di bawah garis kemiskinan

ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Ketua Pengurus Wilayah PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mengungkapkan selama ini nasib para guru honorer dan GTT masih di bawah garis kemiskinan. Pasalnya, selain gaji mereka yang pas-pasan, banyak guru honorer yang tak mendapat kejelasan status selama bertahun-tahun.


"Kalau mengacu dari statmen pak Menteri dalam pidatonya, maka jika guru-guru harus merubah pola mengajarnya, ya harusnya mereka dikasih kesempatan untuk dapat mengembangkan status profesinya. Karena saat ini ada 998 ribu guru di Indonesia yang statusnya tidak jelas. Malahan di Jateng terdapat lebih 100 ribu guru honorer, GTT dan guru lainnya yang bekerja tanpa dibekali surat keterangan sama sekali. Jadi kalau ingin berubah, maka statusnya mereka harus diperbaiki dulu," kata Muhdi saat dikontak IDN Times, pada Senin (25/11).

2. Mendikbud harus memberi kejelasan nasib para GTT dan honorer

Menteri Pendirikan dan Kenudayaan Nadiem Anwar Makariem ditemui usai menjadi pembina upacara Hari Guru Nasional pada Senin (25/11) di Kemendikbud, Jakarta Selatan. (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Ia mendesak agar Mendikbud memberikan kejelasan status bagi ratusan ribu guru honorer dan GTT tersebut. Caranya, kata Muhdi mereka bisa diangkat jadi Aparatur Sipir Negara (ASN), ikut pengangkatan pegawai melalui P3K maupun bisa diberikan status yang pasti supaya mereka bisa ikut program sertifikasi keguruan. 


Menurutnya kondisi guru yang ada di Jawa Tengah cukup ironis karena tak jarang nasib mereka bergantung pada Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.


"Ini yang membuat banyak guru penghasilannya dibawah UMK. Penghasilan seorang GTT saja mentok hanya setara UMR. Tapi banyak yang masih dibayar Rp500 ribu per bulan. Guru-guru yang mengandalkan bayaran segitu kebanyakan ngajar di SD dan sisanya SMK swasta," terangnya. 

Baca Juga: SMK PGRI Kudus Miliki Jurusan Beauty and Spa, Standar Internasional

Berita Terkini Lainnya