Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Semarang, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu belajar bertanggung jawab dengan melaporkan harta kekayaannya pada daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dengan melaporkan LHKPN maka setiap ASN bisa menunjukkan hal yang berani serta menjalankan praktik keterbukaan kepada publik.
"Pada fungsi kepemimpinan, ini musti dipaksa. Paksa dan tunjukkan bahwa semua berani mengisi. Mengisi dulu saja deh. Benar salah nanti dulu, pokoknya mengisi dulu, agar nanti kita bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi haknya, kekayaannya, asetnya," kata Ganjar, di sela kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (28/2/2023).
Baca Juga: Cerita Kepala BKD Jateng, Harta Tambah Rp2,5 M Usai Dapat Rumah Warisan
1. Ganjar singgung ASN yang punya jumlah harta fantastis
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi pengarahan kepada para ASN yang menjadi peserta pelatihan kepemimpinan di Gedung BPSDM Jateng, Jalan Srondol, Banyumanik, Kota Semarang. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng) Saat memberikan arahan, Ganjar memulai dengan diskusi singkat dengan para peserta. Dalam diskusi tersebut, ia menyinggung tentang adanya ASN yang baru saja menjadi perbincangan banyak orang karena mempunyai harta kekayaan yang fantastis.
Persoalan itu membuka fakta tentang LHKPN milik ASN yang menjadi perbincangan publik. Mulai belum dilaporkannya aset, atau belum mengisi secara detail kekayaan, aset, dan sebagainya.
2. Ganjar: Bukan kami mengolok-olok!
Ganjar pun mengingatkan kepada para peserta pelatihan agar bercermin, serta mengoreksi diri masing-masing lebih dahulu. Terkait integritas dan keterbukaan, Ganjar juga melontarkan pertanyaan kepada peserta, apakah masih ada praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing.
Rata-rata peserta tidak mengaku, tetapi Ganjar justru membuka kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus ini, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain ditangkap tangan KPK.
"Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang," cetusnya.
3. Perlu membangun integritas
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ilustrasi PNS (korpri.id) Ganjar menyampaikan, adanya pelatihan kepemimpinan tak cuma sekedar leadership, tetapi juga followership sekaligus membangun nilai-nilai integritas.
Menurut Ganjar, semangat yang diperlukan untuk melayani masyarakat adalah dengan tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan riang gembira.
"Ggak mudah menjawabnya. Ya, memang semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi, faktanya ada yang mengaku buat KTP lama, ya sudah itu diubah. Apakah aktor, atau orangnya yang nggak mau melakukan, atau sistemnya yang buruk," imbuhnya.
4. Jangan lagi ditutup-tutupi
Ilustrasi ASN (Dok. IDN Times/bt) Ganjar berharap, sepulangnya mengikuti pelatihan kepemimpinan, masing-masing ASN memiliki proyek perubahan. Minimal melakukan perubahan di tempatnya sendiri, dengan menjadi lebih bermanfaat dan mulai berani terbuka.
"Tentu saja, beberapa kejadian terakhir mengingatkan kepada kita, bahwa ASN berintegritas itu penting. Hari ini ada pelatihan kepemimpinan dan mudah-mudahan para peserta, karena ini dari seluruh Indonesia bisa juga berbagi pengalaman, tapi secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini," ujar Ganjar.
Baca Juga: Zulhas Sebut Ganjar Identik Dengan Ciri-Ciri Capres yang Disebutkan Jokowi
