TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Terkena COVID-19, 900 Lebih KPPS Jateng Dibujuk Agar Mau Kerja Lagi

KPU Jateng mencari pengganti KPPS yang berhalangan hadir

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Semarang, IDN Times - Hampir seribu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bekerja saat hari pemungutan suara atau coblosan Pilkada 2020 di 21 kabupaten/kota Jawa Tengah diketahui terkena virus sorona (COVID-19). 

Baca Juga: Warga Jateng Abaikan Aturan Jaga Jarak di Saat Momen Pilkada Serentak

1. Ada 900 lebih KPPS di Jateng dinyatakan positif COVID-19

Ilustrasi Virus Corona. IDN Times/Mardya Shakti

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, jumlah KPPS yang tertular COVID-19 itu sampai saat ini mencapai lebih dari 900 orang.

"Per hari ini (red: Selasa (8/12/2020)) total KPPS untuk Pilkada 21 kabupaten/kota sebanyak 396.693 orang. Dan diantaranya ada 900 orang lebih yang positif (virus corona). Tapi yang perlu diingat bahwa hasil itu kita dapatkan dari proses pemeriksaan rapid test mulai tanggal 8 November 2020 sampai sekarang. Jadi temuan positif COVID-19 muncul dsri akumulasi sebulan terakhir," kata Komisioner Divisi Teknis KPU Jateng, M Taufik kepada IDN Times, Selasa (8/12/2020).

2. KPU berusaha bujuk KPPS yang sudah melewati masa isolasi mandiri

Ilustrasi Ruang Isolasi Mandiri COVID-19, ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Pihaknya mengaku sudah berusaha membujuk para KPPS tersebut supaya segera ikut bertugas lagi saat proses pemungutan suara pada Rabu (9/12/2020). 

Yang dibujuk, katanya, ialah petugas KPPS yang sudah melewati masa isolasi mandiri dan memiliki hasil swab negatif COVID-19. Sedangkan bagi KPPS yang masih diisolasi sampai hari pencoblosan atau kondisinya masih sakit, akan digantikan dengan petugas yang baru.

"Mereka kalau sudah sembuh atau sudah melewati masa isolasi ya akan dilibatkan lagi. Tapi kalau isolasinya belum selesai, tetap akan diberhentikan. Artinya mereka gak boleh bertugas. Setelah kita beritahu teknis pelaksanaannya, banyak yang mau dilibatkan lagi. Ada juga yang berhalangan secara mendadak," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya juga menemukan sejumlah KPPS yang harus dieliminasi karena menolak menjalani rapid dan swab PCR. Untuk jumlah pastinya, ia sedang menghitung ulang.

"Yang gak mau di-rapid atau swab ada yang milih mundur. Ya kita gak bisa memaksa mereka," jelas Taufik.

Baca Juga: COVID-19, Partisipasi Pilkada 2020 di Jateng Cuma Ditarget 77,5 Persen

Berita Terkini Lainnya