Tiga Kelemahan UU Desa yang Timbulkan Penyalahgunaan Wewenang Kades

2. Terdapat tiga kelemahan dalam aturan UU Desa

Setidaknya, terdapat tiga kelemahan aturan UU Desa yang rawan disalahgunakan. Yang pertama mengenai substansi hukumnya. 

Subtansi hukum yang dimaksud Sukimin mengenai kebijakan pemerintah desa (pemdes) yang seharusnya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas transparasi dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

"Dimana peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu perlu akuntabilitas transparansi danpartisipasi dalam pengelolaan Pemerintahan Desa," tutur Sukimin saat mempertahankan disertasinya.

Kemudian titik kelemahan lain berkaitan dengan budaya hukum dalam implementasi UU Desa. Menurutnya, budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat desa, ternyata berimbas pada cara pandang seseorang. 

"Dengan budaya patrimonial itu, masyarakat akan melihat kades sebagai orang yang harus dipatuhi," paparnya.