Jateng Usulkan Tambah Kuota Solar dan Pertalite di Tahun 2024
Ilustrasi BBM Pertalite. (Dok. Pertamina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah usulkan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2024. Usulan penambahan kuota tersebut seiring meningkatnya kegiatan masyarakat serta roda perekonomian di Jawa Tengah.
Baca Juga: SPBU Balapan Terapkan Green Energy Station Sejak 2021, Hemat per Bulan
1. Usulan penambahan kuota sudah melalui diskusi dengan Pertamina
Ilustrasi pengisian BBM. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Boedya Dharmawan mengatakan kuota BBM bersubsidi jenis solar diusulkan sebesar 2,568 juta KL atau lebih tinggi dari kuota tahun 2023 yang hanya sebesar 2 juta KL.
Untuk BBM Bersubsidi jenis Pertalite diusulkan sebesar 3,775 juta KL atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuota tahun 2023 yang tercatat sebesar 3,4 juta KL.
"Usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Jawa Tengah di tahun 2024 sudah kami sampaikan ke BPH Migas melalui Bapak Sekda pada 6 November. Perhitungan itu bahkan sudah diskusi dengan Pertamina," katanya.
2. Melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran
Ilustrasi penggelapan BBM. Pengungkapan distribusi BBM solar ilegal tersangka JM di Labuhan Maringgai. (Dok. Polres Lampung Timur).Usulan peningkatan kuota BBM itu sudah dirumuskan bersama pemerintah kabupaten/kota bersama Pertamina dan stakeholder terkait, termasuk peruntukan kebutuhan BBM bersubsidi sektor lain yang diatur dalam Perpres.
Editor’s picks
"Pada kebutuhan BBM bersubsidi itu kan bukan hanya untuk masyarakat umum saja, tapi juga ada perhitungan dari sisi industri dan untuk kelompok nelayan, petani. Ada Perpres yang mengatur konsumen sasaran di luar sektor transportasi sesuai Perpres Nomor 191 tahun 2012," katanya.
Sementara itu untuk memastikan konsumsi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, pihaknya bersama Pertamina juga terus melakukan pengawasan, termasuk pemberian sanksi pada SPBU yang melakukan penyimpangan. Adapun sesuai Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, kewenangan untuk migas dari hulu hingga hilir masih menjadi kewangan pemerintah pusat.
3. Tahun 2024 ada kegiatan pemilu yang berpotensi meningkatkan konsumsi BBM
Ilustrasi kampanye. (IDN Times/Galih Persiana)Sementara itu untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peningkatan BBM di akhir tahun 2023, Bodeya mengaku pihaknya sebelumnya telah mengirimkan surat permintaan tambahan kuota BBM kepada BPH Migas. Hal ini lantaran dari proyeksi akan ada potensi over kuota, baik untuk Solar maupun Pertalite.
"Untuk Solar Subsidi dari kuota 2 juta KL, diprediksi over kuota menjadi 2,3 juta KL dan Pertalite dari 3,4 juta KL menjadi 3,5 juta KL. Tapi Pertamina kemarin dalam rapat sudah memastikan kebutuhan terpenuhi," katanya.
Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, FX Sugiyanto mengatakan pemerintah daerah dan Pertamina harus memiliki data yang valid dalam menentukan kuota BBM bersuibsidi. Apalagi, pada tahun depan terdapat kegiatan Pemilu yang berpotensi untuk meningkatkan konsumsi BBM di masyarakat.
"Saya kira Pemda dan Pertamina punya data yang valid jumlah kendaraan, dan itu harus divalidasi terus," katanya.
Baca Juga: Pertamina Sanksi SPBU di Wonogiri, Kongkalikong Timbun BBM Subsidi