2. Hentikan rencana pertambangan di Desa Wadas

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Pada kesempatan tersebut Imam Aziz juga mengungkapkan warga Wadas sejak awal menolak rencana pertambangan batu andesit di daerah mereka untuk memasok material pembangunan Bendungan Bener. “Bukan menolak pembangunan Bendungan Bener,” tegas Ketua PBNU periode 2015-2021 ini.

Imam mengatakan solusi yang sebaiknya diambil pemerintah yakni adalah menghentikan rencana pertambangan batu andesit untuk suplai material pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas.

Solusi lainnya, kata Imam, ialah mengeluarkan Desa Wadas dari Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bendungan Bener. Terlebih, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) sejak awal telah memiliki alternatif lokasi rencana pertambangan selain di Desa Wadas.

“Apabila pemerintah tetap memaksakan Wadas sebagai lokasi pertambangan untuk suplai material Bendungan Bener, maka pembangunan Bendungan Bener akan terhambat akibat konflik sosial yang saat ini tengah terjadi di Wadas,” jelas Imam.

Imam juga mengingatkan konsekuensi terhambatnya pembangunan Bendungan Bener menurutnya bakal terhambatnya suplai air ke Bandara Yogyakarta International Airport dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

3. Tiga agenda untuk kembalikan suasana Wadas kembali kondusif

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kanan) saat konferensi pers soal konflik warga Wadas dengan polisi di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2/2022) (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Sementara itu dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengagendakan tiga hal untuk menyelesaikan polemik terkait dengan rencana penambangan andesit di Desa Wadas untuk suplai Bendungan Bener.

"Tiga agenda itu yakni evaluasi teknis, pendekatan agar tidak terjadi kekerasan, dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun," kata Ganjar usai bertemu dengan anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di rumah dinas Gubernur Jateng di Semarang.

Ganjar menjelaskan evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan dan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang mengerjakan.

"Insya Allah kami akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kami minta untuk masuk," ujarnya.

4. Ganjar janji kunjungi Wadas dan membangun komunikasi dengan masyarakat

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kiri) menyalami warga Desa Wadas, Bener, Purworejo. (Dok. Humas Pemprov Jateng)

Ganjar mengatakan Ia juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan warga setempat.

"Kami juga akan coba 'ngobrol' dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi," ucapnya.

Ganjar menyebutkan pihaknya berterima kasih kepada Komnas HAM yang terus memberikan masukan kepadanya, termasuk tokoh Nahdlatul Ulama Imam Aziz.

"Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang untuk dipahami warga Wadas," ujarnya.

5. Komnas HAM akan awasi komitmen Gubernur Jateng dialog dengan warga Desa Wadas

Warga beraktivitas di sekitar rumahnya di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022) (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengapresiasi sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas dengan baik.

Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemprov Jateng dengan warga Desa Wadas.

"Pak Gubernur komitmen untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," katanya.

6. Kapolda Jateng tarik pasukannya dari Desa Wadas

Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022) (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Sementara itu terkait anggota kepolisian yang masih berjaga di lokasi, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi mengatakan polisi yang mendampingi petugas Badan Pertanahan Nasional di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, telah ditarik dari lokasi.

"Satgas kita sudah ditarik," kata Kapolda di Semarang, Jumat.

Menurut dia, petugas pengukuran lahan milik warga yang akan dijadikan sebagai lokasi tambang batuan andesit untuk urukan proyek Bendungan Bener telah menyelesaikan tugasnya.

"Pengukuran sudah selesai, (kondisi) masyarakat sudah normal," ucapnya.

Meski demikian, lanjut dia, masih ada personel yang tetap disiagakan untuk pengamanan. Selain itu, kata dia, kepolisian juga masih menggelar bakti sosial di Desa Wadas.

Selanjutnya, menurut dia, akan dilakukan pendekatan lewat dialog yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. "Kami hanya akan mengawasi," tambahnya.

Baca Juga: Cerita Para Aktivis Pergoki Ratusan Preman Sipil Kepung Desa Wadas Purworejo