Penutupan Sunan Kuning, LBH APIK Serukan Penghormatan kepada PSK
IDN Times/Dhana Kencana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times- Menjelang jadwal penutupan kompleks Argorejo alias Sunan Kuning, Pemerintah Kota Semarang disarankan meniru langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kerajaan Swedia. Hal itu disampaikan oleh Menurut Direktur LBH Apik Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko.
1. Swedia berhasil menutup lokalisasi dengan menerapkan sanksi berat bagi para lelaki hidung belang
IDN Times/Sukma ShaktiMenurut Direktur LBH Apik Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, Swedia melalui Undang-Undang Prostitusi yang diterbitkan sejak 1 Januari 1999, telah memulai penutupan lokalisasi dengan menerapkan upaya sanksi berat bagi para lelaki hidung belang yang kerap menyewa Pekerja Seks Komersial (PSK) setempat.
"Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Terutama di Sunan Kuning, PSK selalu jadi obyek masalah setiap muncul praktik prostitusi. Maka sudah saatnya bagi masyarakat untuk mengubah cara pandangnya. Harus menumbuhkan rasa
hormat terhadap perempuan dan tubuh perempuan, sehingga mereka tidak lagi dijadikan obyek sasaran kekerasan dan eksploitasi," papar Rara Ayu dalam keterangan yang didapat IDN Times, Kamis (29/8).
Baca Juga: Jelang Penutupan, Gambar Porno di Sunan Kuning Mulai Dihapus
2. Semarang bisa belajar dari Swedia
Editor’s picks
IDN Times/Fariz FardiantoAyu mengatakan, praktik prostitusi tidak akan punah bila satu
salurannya hanya disumbat. Ia bilang jika masalah di hulu tidak diperhatikan dengan serius maka persoalannya jadi berlarut-larut.
"Indonesia khususnya Semarang bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang berhasil mengatasi prostitusi secara efektif, salah satunya Swedia. Salah satunya menyiapkan langkah-langkah hukum untuk memberi sanksi tegas bagi pelanggannya," ujar Ayu lagi.
3. Pemerintah diminta bantu kelanjutan hidup pada PSK
lbhapik.or.idPemerintah Swedia, katanya juga gencar menggelar program pendidikan untuk para laki-laki. Hal itu terbukti mampu menurunkan jumlah pelanggan lokalisasi hingga 40 persen.
"Untuk itulah, pemerintah harus membantu kelanjutan hidup para PSK, termasuk menyiapkan masyarakat untuk menerima mantan PSK tanpa dihakimi dan mendapat stigma negatif. Lalu bisa juga dilakukan pemulihan psikologisnya secara medis," tandasnya.
Baca Juga: Tolak Penutupan Sunan Kuning, PSK: Takdir Gak Bisa Diubah, Mas
