Terungkap! Para Pengusaha Jateng Ngotot UMP 2024 Cuma Naik 4,02 Persen
Kepala Disnaker Jateng Ahmad Aziz. (IDN Times/Fariz Fardianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah menyatakan bakal menyerahkan kajian nilai upah minimum provinsi (UMP) 2024 ke Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana dalam waktu dekat. Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz mengaku sudah mengajak Apindo dan organisasi buruh untuk membahas patokan UMP yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan upah tahun depan.
"Rapat hari ini membahas perhitungan upah minimum provinsi untuk tahun 2024. Jadi kalau kita bicara regulasinya, bahwa gubernur wajib menetapkan UMP. Batasannya untuk menetapkan UMP itu tanggal 21 November 2023. Gubernur dalam menetapkan ump berdasarkan rekomendasi ketua dewan pengupahan dan penghitungan upah minimum itu berdasarkan rapat gubernur dewan pengupahan," kata Aziz.
1. Kepala Disnaker akui banyak buruh menolak aturan PP Nomor 51
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Galih PradiptaAziz tak memungkiri bahwa banyak serikat buruh yang menentang penggunaan aturan PP Nomor 51 Tahun 2023. Sikap serikat buruh yang menolak memakai PP 51 tahun 2023 akhirnya dituangkan ke dalam pembahasan dan dibuatkan berita acaranya.
"Apa yang menjadi pendapatnya teman-teman serikat buruh yang jadi anggota dewan pengupahan kita masukan ke berita acara. Termasuk mereka menyampaikan untuk 15 persen kenaikan upah minimum," akunya.
Baca Juga: Apindo Jateng: Tuntutan UMP 2024 Naik 15 Persen Justru Bikin Investor Kabur
2. 17 anggota dewan pengupahan hadir di Kantor Disnaker
KSPI Lanjutkan Mogok Nasional pada Rabu (7/10/2020) (Dok. KSPI)Aziz bilang unsur buruh yang jadi anggota dewan pengupahan yang hadir ada tiga orang. Total keseluruhan dewan pengupahan yang ikut pembahasan UMP di kantor Disnakertrans ada 17 orang.
Editor’s picks
3. Pengusaha kepengin tetap pakai PP 51
Ilustrasi pekerja pabrik (ANTARA FOTO/Siswowidodo)Sementara dari kalangan pengusaha, katanya tetap bersikukuh meminta kenaikan UMP 2024 berdasarkan patokan PP Nomor 51. Kalangan pengusaha beranggapan baiknya UMP bisa dihitung dari arahan Menaker Ida Fauziyah, dengan data inflasi, data pertumbuhan ekonomi, konsumsi rata rata yang dijadikan dasar untuk menghitung upah.
"Formulanya sudah ada di dalam PP 51. Insyaallah (UMP) naik. Nanti akan tetap kita sampaikan ke pak gub, karena ini menjadi satu kesatuan, karena teman-teman anggota dewan dari unsur serikat pekerja kita terima juga," jelasnya.
4. Bocoran UMP Jateng naik 4,02 persen
Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman)Pratomo Hadinata, anggota Dewan Pengupahan dari FSPMI KSPI, mengatakan hasil rapat ada dua. Pihaknya tegas menolak adanya PP Nomor 51 tahun 2023.
"Mengusulkan UMP berdasar hidup layak dan inflasi dtambah pertumbuhan ekonomi. Dan usulannya UMP naik sebesar 15 persen," terangnya.
Namun, dari kalangan pengusaha dan pemerintah ia sudah mendapat informasi bahwa kenaikan UMP 2024 diperkirakan di angka 4,02 persen. "Dari semua serikat buruh bulat menolak PP 51. Dari pemerintah ditampung pada berita acara akan disampaikan ke Pj Gubernur. Kemudian muncul angka 15 persen dari buruh dan 4,02 persen dari Apindo," ungkapnya.
Nantinya menjelang penetapan UMP 2024, massa buruh dari KSPI akan menggelar aksi tanggal 25 untuk mendesak pemerintah mengesahkan kenaikan upah berdasarkan patokan pekerja.
Baca Juga: Ancam Pemogokan, KSPI Jateng Desak Kenaikan Upah Buruh 15 Persen
