Semarang, IDN Times - Dua kabupaten di Jawa Tengah kedapatan tidak mematuhi aturan standar pelayanan publik. Temuan tersebut didapatkan tim Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah saat memonitoring proses pelayanan publik selama rentang waktu 2019 kemarin.
Dari informasi yang diperoleh Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, kedua daerah yang dimaksud antara lain Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara.
Asisten Bidang Komunikasi Strategis, Ombudsman Jateng, Belinda Wasistiyana Dewanty mengungkapkan kepala daerah di dua wilayah tersebut secara nyata tidak mematuhi standar pelayanan publik yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
Pihaknya menganggap ada tiga unsur layanan publik yang jadi tolak ukur penilaian oleh Ombudsman. Di antaranya yaitu layanan hotline pengaduan masyarakat dan kepatuhan dari segi sumber daya manusia (SDM).
"Kalau dalam penilaian kami ada daerah yang mendapat raport atau zona merah, ya berarti daerah tersebut sangat tidak patuh terhadap pelayanan publik. Proses layanan bagi warganya sangat lama, terkesan lelet," ungkapnya saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (16/10/2020).
Selain itu, menurutnya masih ada 12 kabupaten/kota lainnya yang dianggap memiliki pelayanan publik yang rendah. Masing-masing ada Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Pekalongan, Rembang, Sukoharjo Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal.
Ia menyatakan dengan tingkat kepatuhan yang rendah maka kepala daerah yang bersangkutan harus membenahi sekaligus mengevaluasi standar pelayanan publik di semua kantor dinas.
"Karena yang kita pantau selama ini per wilayahnya. Kalau wilayahnya dapat zona kuning, jadinya semua dinasnya juga harus dievaluasi. Itu sejalan dengan banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di Pemda setempat," terangnya.
Sedangkan, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menyampaikan tingkat kepatuhan standar layanan publik punya dampak serius terhadap kualitas pelayanan masing-masing daerah.
Pihaknya sudah meminta kepala daerah dan Inspektorat melakukan evaluasi atas pemenuhan standar pelayanan publik. "Komitmen kepala daerah sangat penting agar dapat mengevaluasi menyeluruh. Supaya pelayanannya dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Tim inspektorat sebagai pengawas internal juga punya peran strategis untuk mengawasi kinerja setiap Pemda. "Di tahun 2020 kita memperketat pemantauan untuk membina Pemda yang dapat predikat zona kuning. Hasil perbaikannya akan ketahuan pada 2021," tambah Belinda.
Sementara itu, Gubenur Ganjar Pranowo berjanji akan mengevaluasi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tersebut.
"Saya sangat berharap kita semua memiliki kesadaran untuk menjalankan amanat dengan baik serta terbuka terhadap segala masukan. Apapun persoalannya kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas," katanya.