5 Bupati di Jateng Kena OTT KPK Karena Pengaruh Mahalnya Biaya Politik

30 Jul 2026, 16:32 WIBKota Semarang

Fariz Fardianto

News

Channel

Add Us on Google

5 Bupati di Jateng Kena OTT KPK Karena Pengaruh Mahalnya Biaya Politik

Sekda Jateng Sumarno bersama perwakilan Dinsos kabupaten/Kota saat mengadakan Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat dan Pemenuhan Guru Bantu Sekolah Rakyat Permanen, yang digelar Senin, 20 Juli 2026,di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Lima bupati di Jawa Tengah terkena OTT KPK dalam tujuh bulan terakhir terkait dugaan suap, pemerasan, gratifikasi, dan jual beli jabatan.
Sekda Jateng Sumarno menilai mahalnya biaya politik dan pola kontestasi Pilkada perlu dibenahi agar menitikberatkan kapabilitas serta kontribusi calon kepala daerah.
Pemprov Jateng mendorong penguatan integritas dan mitigasi risiko korupsi, terutama pada jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
KPK melakukan rentetan operasi tangkap tangan terhadap lima bupati di Jawa Tengah dalam tujuh bulan terakhir terkait dugaan suap, pemerasan, gratifikasi, serta jual beli jabatan.
Who?
Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syansul Auliya Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan KPK.
Where?
Operasi tangkap tangan berlangsung di wilayah Jawa Tengah. Sumarno menyampaikan keterangannya di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah.
When?
Lima OTT terjadi selama tujuh bulan terakhir. Keterangan Sekda Jawa Tengah disampaikan pada Kamis, 30 Juli 2026.
Why?
Sekda Jawa Tengah Sumarno menilai tata kelola pemerintahan dan sistem politik berbiaya tinggi menjadi faktor yang perlu dibenahi untuk mengurangi risiko korupsi.
How?
Pemerintah Jawa Tengah mendorong peningkatan integritas kepala daerah dan melibatkan supervisi Kosupgat KPK untuk memitigasi risiko korupsi pada jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lima bupati di Jawa Tengah ditangkap KPK dalam tujuh bulan. Mereka diduga menerima suap, memeras, menerima hadiah, dan menjual jabatan. Mereka adalah Sudewo, Fadia Arafiq, Syansul Auliya Rachman, Etik Suryani, dan Anom Widiyantoro. Pak Sumarno bilang biaya politik mahal perlu diperbaiki. Sekarang pemerintah diminta lebih jujur dan hati-hati.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rentetan penindakan KPK sekaligus memperlihatkan adanya ruang evaluasi yang semakin jelas bagi tata kelola daerah di Jawa Tengah. Pengakuan terhadap mahalnya biaya politik, penekanan pada kompetensi, serta keterlibatan supervisi untuk memitigasi risiko korupsi menunjukkan perhatian pemerintah daerah pada penguatan integritas dan perbaikan sistem.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK dilakukan di wilayah Jawa Tengah selama tujuh bulan terakhir.

Tercatat lima bupati ditangkap KPK karena terlibat kasus suap, pemerasan, gratifikasi serta jual beli jabatan.

Kelima bupati yang ditangkap KPK antara lain Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syansul Auliya Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta yang terbaru Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Sekda Jateng, Sumarno menyebut banyaknya bupati yang diamankan KPK karena disebabkan faktor tata kelola pemerintahan dan sistem politik yang berjalan saat ini.

"Kalau sebenarnya kita bicara akar masalahnya, saya lebih menyarankan sistem politik di Indonesia harus dibenahi. Karena bahwa sistem politik kita lebih mendorong ke biaya yang mahal. Sehingga mungkin ini yang perlu dipikirkan semua pihak," tuturnya, usai paripurna pembahasan dua raperda di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (30/7/2026).

Table of Content

Sekda Jateng: Sistem politik harus dibenahi

Sekda Jateng beberkan masalah moral kepala daerah

Potensi korupsi pada jual beli jabatan dan pengadaan barang jasa

Sekda Jateng: Sistem politik harus dibenahi

Sekda Jateng Sumarno. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Ia bilang sistem politik yang berjalan selama ini memang membuat biaya pencalonan kepala daerah terlihat jor-joran.

Saat bertarung di Pilkada, masing-masing calon kepala daerah memiliki kecenderungan merasa punya kemampuan mengenai penggunaan anggaran.

Oleh sebab itu, apabila mekanisme aturan politik dapat diperbaiki, setiap pencalonan kepala daerah bisa mengedepankan dan memikirkan bagaimana caranya berkontribusi bagi nusa dan bangsa.

"Tata kelola pemerintahan dan sistem politiknya yang harus dibenahi. Agar nantinya saat berkontestasi itu bukan jor-joran tetapi lebih banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi bicaranya bukan lagi tentang kemampuan untuk ikut berkontestasi. Tapi lebih banyak kemampuan dari kapabilitas kompetensi," urainya.

Sekda Jateng beberkan masalah moral kepala daerah

Ilustrasi KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Mengenai temuan Ombudsman Jateng yang menyebutkan bahwa sebelum terkena OTT KPK, banyak kebijakan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang menimbulkan maladministrasi, pihaknya menekankan maladministrasi yang muncul sedikit banyak tidak selalu mengarah ke korupsi.

Ini karena penilaian dari Ombudsman lebih diarahkan pada tata layanan publik di tiap daerah.

Namun ia mengingatkan dalam hal menjalankan pemerintahan, kepala daerah harus memperbaiki masalah moral hasratnya. "Jadi ini lebih ke masalah moral hasrat yang perlu dibenahi," tuturnya.

Potensi korupsi pada jual beli jabatan dan pengadaan barang jasa

Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Saat ini pihaknya terus menyarankan kepala daerah meningkatkan sisi integritas. Sebab gubernur Jateng sering mengajak Kosupgat KPK supervisi untuk memitigasi tindakan yang mengarah pada resiko tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa.

"Nah ini yang perlu diingatkan. Kami sangat berharap integritas itu yang ditegakan. Karena resiko pidana korupsi terkait jual beli jabatan dan pengadaan barang jasa," paparnya.