Arahan Mabes TNI AD: Pangdam Diponegoro Harus Atasi Persoalan KDMP

29 Sep 2026, 15:21 WIB

Kota Semarang

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi meminta Pangdam IV Diponegoro Mayjen Achiruddin menangani seluruh persoalan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Evaluasi melalui video conference di Makodam Diponegoro difokuskan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan tindak lanjut pembangunan KDMP di tiap wilayah.
TNI AD mendorong pemantauan berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor agar percepatan KDMP sesuai target, berfungsi optimal, serta menggerakkan ekonomi dan kemandirian masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Pangdam IV Diponegoro Semarang Mayjen TNI Achiruddin diminta secara khusus untuk mengatasi semua persoalan yang dialami dalam operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Perintah tersebut disampaikan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi saat video conference hari ini, di Makodam Pudakpayung Banyumanik, Selasa (29/9/2026).

Achiruddin mengatakan proses evaluasi menjadi ruang untuk melihat capaian, mengidentifikasi kendala KDMP.

"Kemudian menentukan langkah tindak lanjut agar pembangunan di tiap wilayah terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata Achiruddin dalam keterangan yang diterima IDN Times.

Melalui pemantauan yang berkelanjutan, katanya berbagai persoalan di lapangan dapat segera direspons. Sehingga percepatan pembangunan KDMP tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal.

Adapun keikutsertaan Kodam Diponegoro dalam rapat evaluasi menunjukkan dukungan TNI AD terhadap program pembangunan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi secara berkelanjutan, perkembangan pembangunan KDMP diharapkan dapat terus dipantau dan dikoordinasikan sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika bangunan selesai, tetapi ketika apa yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberi manfaat.

"Dari percepatan pembangunan, diharapkan lahir KDKMP yang mampu ikut menggerakkan perekonomian dan memperkuat kemandirian masyarakat di desa dan kelurahan," terangnya.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran TNI AD sebagai bagian dari upaya memantau perkembangan sekaligus memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai arah dan target.