Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Arahan Mabes TNI AD: Pangdam Diponegoro Harus Atasi Persoalan KDMP
Pangdam IV Diponegoro Semarang Mayjen TNI Achiruddin saat vicon dengan Wakil Panglima TNI. (IDN Times/Dok Pendam IV Diponegoro)
  • Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi meminta Pangdam IV Diponegoro Mayjen Achiruddin menangani seluruh persoalan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

  • Evaluasi melalui video conference di Makodam Diponegoro difokuskan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan tindak lanjut pembangunan KDMP di tiap wilayah.

  • TNI AD mendorong pemantauan berkelanjutan dan koordinasi lintas sektor agar percepatan KDMP sesuai target, berfungsi optimal, serta menggerakkan ekonomi dan kemandirian masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (29/9/2026)

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi memerintahkan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin untuk mengatasi persoalan operasional KDKMP dalam video conference di Makodam Pudakpayung Banyumanik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pangdam IV Diponegoro diminta mengatasi seluruh persoalan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui evaluasi dan tindak lanjut pembangunan.
  • Who?
    Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi menyampaikan arahan kepada Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, bersama jajaran TNI AD.
  • Where?
    Arahan disampaikan melalui video conference yang diikuti dari Makodam IV Diponegoro di Pudakpayung, Banyumanik, Semarang.
  • When?
    Video conference dan arahan tersebut berlangsung pada Selasa, 29 September 2026.
  • Why?
    Evaluasi dilakukan untuk memantau capaian, mengidentifikasi kendala, serta menjaga percepatan pembangunan KDKMP agar berjalan sesuai arah dan target.
  • How?
    Kodam Diponegoro akan melakukan pemantauan berkelanjutan, merespons persoalan lapangan, dan berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sesuai kewenangan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jenderal Tandyo Budi meminta Mayjen Achiruddin membantu mengatasi masalah Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Diponegoro. Mereka bertemu lewat video untuk melihat kemajuan dan mencari kendala. TNI AD, pemerintah daerah, dan lembaga lain akan bekerja bersama. Sekarang pembangunan koperasi terus dipantau supaya bisa membantu warga desa dan kelurahan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Evaluasi berkelanjutan yang melibatkan TNI AD, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait membuka ruang respons yang lebih cepat terhadap kendala operasional KDMP. Pemantauan ini menegaskan perhatian pada fungsi dan manfaat pembangunan, sehingga percepatan program dapat tetap terarah untuk mendukung pergerakan ekonomi serta kemandirian masyarakat desa dan kelurahan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Semarang, IDN Times - Pangdam IV Diponegoro Semarang Mayjen TNI Achiruddin diminta secara khusus untuk mengatasi semua persoalan yang dialami dalam operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Perintah tersebut disampaikan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi saat video conference hari ini, di Makodam Pudakpayung Banyumanik, Selasa (29/9/2026). 

Achiruddin mengatakan proses evaluasi menjadi ruang untuk melihat capaian, mengidentifikasi kendala KDMP.

"Kemudian menentukan langkah tindak lanjut agar pembangunan di tiap wilayah terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan," kata Achiruddin dalam keterangan yang diterima IDN Times. 

Melalui pemantauan yang berkelanjutan, katanya berbagai persoalan di lapangan dapat segera direspons. Sehingga percepatan pembangunan KDMP tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal.

Adapun keikutsertaan Kodam Diponegoro dalam rapat evaluasi menunjukkan dukungan TNI AD terhadap program pembangunan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. 

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi secara berkelanjutan, perkembangan pembangunan KDMP diharapkan dapat terus dipantau dan dikoordinasikan sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. 

Pada akhirnya keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika bangunan selesai, tetapi ketika apa yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberi manfaat. 

"Dari percepatan pembangunan, diharapkan lahir KDKMP yang mampu ikut menggerakkan perekonomian dan memperkuat kemandirian masyarakat di desa dan kelurahan," terangnya. 

Kegiatan tersebut diikuti jajaran TNI AD sebagai bagian dari upaya memantau perkembangan sekaligus memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai arah dan target.

Curated For You

Editorial Team

Related Article