BEM Semarang Was-was Tentara Dijadikan Alat Intimidasi Para Pendemo

Sekar Agustin, Ketua Kajian Analisis BEM Perwakilan Fakultas Teknik Unissula Semarang menyoroti implementasi UU TNI nantinya akan memunculkan pasal-pasal karet. Bahkan ada kecenderungan mengebiri hak-hak warga sipil di Indonesia. 

"Misal kita ada demo demo seperti ini dan ada pasal yang menyatakan presiden Juga bisa mengutus TNI ke posisi tertentu dengan kewenangan presiden. Dan yang kami khawatirkan jika ada kebijakan yang tidak tepat dan kami melakukan demontrasi seperti ini diamankan TNI tersebut. Sehingga bisa menyebabkan munculnya kekuatan yang berlebihan," ungkap Sekar kepada IDN Times. 

Ia mengungkapkan adanya UU TNI juga bisa mengarahkan pada perilaku personel TNI yang bertindak diluar kewenangannya. Karena pada beberapa pasal dalam UU TNI sudah menyebutkan bahwa TNI aktif bisa memasuki ranah sipil. 

Kondisi tersebut akan berdampak pada kelangsungan kehidupan mahasiswa di tiap perguruan tinggi. "Dampaknya ke kampus, dengan UU ini kan ada pasal karet yang berbunyi bahwa TNI bisa masuk ke ranah sipil," tegasnya. 

Tak cuma itu saja, dengan adanya implementasi UU TNI justru akan mengganggu supremasi warga sipil di Indonesia. Sebab pihaknya menilai dengan UU TNI maka bisa memunculkan dwi fungsi ABRI seperti era Orde Baru. 

Masing-masing personel TNI aktif nantinya juga berpeluang memasuki ranah kebijakan yang dikelola masyarakat sipil Indonesia. 

"Pasti UU TNI akan menganggu supremasi sipil. Karena kan kita tahu betul kondisi ini akan ditarik masa lampau saat Orba ada dwi fungsi ABRI dimana itu juga mengganggu supremasi sipil. Yang mana TNI memasuki posisi sipil dan mereka menggunakan kekuasaannya dengan berlebihan. Karena mereka merasa dilindungi oleh hukum," bebernya. 

Ia menyayangkan sikap pemerintah melalui DPR RI yang memilih mengesahkan UU TNI. Semestinya TNI tetap dijadikan alat pengayom rakyat. Dan bukan malah menjurus pada pasal-pasal karet yang mengaburkan peraturan hukum. 

"Mereka seharusnya mengayomi rakyat tapi dengan UU ini bisa jadi aturan pada pasal karet bisa memgaburkan hukum (yang berlaku)," tegasnya. 

Situasi demo sempat memanas, massa aksi berupaya memasuki halaman kantor DPRD. Ketegangan semakin memuncak saat sekitar mahasiswa berupaya menduduki gedung DPRD.

Terjadi dorong-dorongan antara pengunjuk rasa dan anggota satuan polisi Dalmas. Upaya negosiasi berulang kali dilakukan pendemo dengan pihak polrestabes Semarang. Bahkan empat mahasiswa peserta demo dibawa oleh pihak kepolisian. 

Kombes Pol M Syahduddi mengatakan pihaknya telah melakukan upaya persuasif untuk mengendalikan massa. “Kami berupaya se persuafif mungkin dalam memberikan ruang kepada mahasiswa, dalam pelaksanaan mahasiswa meminta lebih untuk menduduki kantor DPRD makanya kami cegah” katanya.