Semarang, IDN Times - Sejumlah pimpinan madya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang berupaya menelusuri kelayakan aset hunian yang dikelola Kodam IV Diponegoro Semarang.
Proses penelusuran dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan dan aset.
Pihak BPK beberapa hari kemarin mulai melakukan pemeriksaan dengan kegiatan Entry Meeting.
Dalam entry meeting dihadiri Wakil Penanggung Jawab 2 Tim BPK RI Athur Saragi, Pengendali Teknis 1 Tim BPK RI Lambang Prabowo, Ketua Tim BPK RI Mukhrizal Nasution, Ketua Sub Tim 2 Arief Praseno beserta anggota Tim BPK RI, Kasdam, Irdam dan Kapoksahli Pangdam IV/Diponegoro, Danrem 073/Makutarama, Danrem 074/Warastratama, para Asisten, Kainfolatahdam, Kazidam, Kakumdam, Dandenmadam, para Dandenzibang
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin mengatakan pemeriksaan BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Achiruddin dalam keterangan yang diterima IDN Times, Rabu pagi (23/9/2026).
Ia menekankan bahwa pemeriksaan dari BPK juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas dan tata kelola aset fasilitas rumah negara milik Kodam Diponegoro.
Pengelolaan yang baik diharapkan mampu memastikan fasilitas hunian dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan anggota sekaligus kesiapan operasional satuan.
Ia bilang, pihaknya sampai sekarang berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perumahan prajurit. Pengelolaan rumah negara tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan aset, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap kesejahteraan personel serta pelaksanaan tugas satuan.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Pangdam menyampaikan komitmen agar seluruh unit kerja, pejabat serta penanggung jawab data dan dokumen dapat bersikap kooperatif, responsif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami juga siap menindaklanjuti saran dan rekomendasi apabila terdapat temuan BPK RI demi peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pengelolaan hunian rumah dinas anggota di satuan jajaran Kodam IV Diponegoro,” tegasnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, diharapkan pengelolaan rumah negara di lingkungan TNI AD dapat terus ditingkatkan sehingga lebih tertib, efektif dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya.