Bukan Tempat untuk Kampanye, Bawaslu Semarang Tertibkan APK di Angkot
Semarang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang terus menertibkan alat peraga kampanye Pemilu 2024 yang melanggar. Kali ini mereka melepas stiker-stiker calon legislatif dan calon presiden yang menempel di angkutan umum di Kota Semarang, Rabu (17/1/2024).
1. Penertiban akan dilakukan selama 3 hari
Penertiban dilakukan oleh tim gabungan di sejumlah titik lokasi rute angkutan umum mulai dari Pasar Johar, Dr Cipto - Banyumanik, Syuhada Raya - Pasar Johar, Karangayu - Mangkang, Johar - Kedungmundu, Sampangan - Johar, dan Jalur Gunungpati - Karangayu. Kegiatan itu akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut mulai Rabu (17/1/2024) sampai dengan Jumat (19/1/2024).
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, penertiban ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 pasal 70 ayat 1 huruf g. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bahan kampanye pemilu dilarang dipasang atau ditempelkan di sarana prasarana publik.
2. Angkutan umum merupakan sarana prasarana publik
"Angkutan umum bagian dari sarana prasarana publik. Sehingga, ini menjadi objek yang harus ditertibkan," ungkapnya saat dikonfirmasi.
Sebelum melakukan penertiban, Bawaslu Kota Semarang sudah melakukan inventarisasi terhadap angkutan umum yang menjadi media kampanye pemilu. Tercatat, ada 75 kendaraan angkutan umum yang teridentifikasi sejak tanggal 10 Januari 2024 hingga 16 Januari 2024.
"Kami sudah identifikasi berdasarkan kajian tersebut, dan ini masuk kategori pelanggaran maka dilakukan penerusan kepada pihak terkait dalam hal ini Dishub Kota Semarang agar menindaklanjuti guna penertiban," jelas Arief.
3. 15 angkot sudah ditindak
Bawaslu melakukan identifikasi dengan berpatroli di rute-rute angkutan umum. Saat dalam pengamatan terdapat angkot memasang stiker caleg atau capres langsung dihentikan. Seperti pada hari pertama, Rabu (17/1/2024), tim gabungan berhasil menindak 15 angkutan umum yang sedang terparkir di area Pasar Karangayu dan Pasar Johar.
Arief berharap apa yang sudah diupayakan menjadi pengingat untuk peserta pemilu agar berkontestasi sesuai aturan main.
‘’Melalui penertiban ini kami juga mengimbau kepada penyedia jasa angkutan umum agar tidak menerima tawaran dari peserta pemilu untuk pemasangan stiker. Sehingga, sarana prasarana publik tetap terjaga fungsinya,’’ tandasnya.
