Kemiskinan Jateng Turun, Kok Pengangguran dan Ketimpangan Malah Naik?

Kepala BPS Jateng, Ali Said mengatakan, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen. Angka itu turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,48 persen.

Secara jumlah, penduduk miskin berkurang dari 3,37 juta orang menjadi 3,29 juta orang atau turun sekitar 81,25 ribu orang dalam setahun terakhir.

“Jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2026 sebanyak 3,29 juta orang, turun 59,39 ribu orang dibanding September 2025 dan turun 81,25 ribu orang dibanding Maret 2025,” ungkapnya, Selasa (11/8/2026).

BPS mencatat garis kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 mencapai Rp596.676 per kapita per bulan. Sebagian besar kebutuhan minimum tersebut masih didominasi komponen makanan yang mencapai Rp453.356 atau sekitar 76 persen dari total garis kemiskinan.

Sementara, kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan transportasi menyumbang Rp143.320 atau sekitar 24 persen. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun, indikator lain menunjukkan tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Kemudian, di sektor ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Jateng pada Mei 2026 mencapai 22,36 juta orang atau bertambah 31,9 ribu orang dibanding Februari 2026.

Namun, peningkatan jumlah pencari kerja itu belum sepenuhnya diimbangi penciptaan lapangan pekerjaan baru. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 4,24 persen menjadi 4,30 persen.

“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,30 persen, naik sebesar 0,06 poin persen dibanding Februari 2026,” kata Ali.

Meski demikian, jumlah penduduk yang bekerja tetap meningkat menjadi 21,40 juta orang atau bertambah 16,36 ribu orang.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan jumlah pekerja mencapai 5,87 juta orang atau 27,42 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di Jateng.

Selain pengangguran, ketimpangan pengeluaran masyarakat juga menunjukkan tren kenaikan. Gini ratio Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,354 atau naik dibanding September 2025 yang berada di angka 0,350.

Kenaikan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di kota, gini ratio meningkat dari 0,381 menjadi 0,384. Sedangkan di desa naik dari 0,296 menjadi 0,298.

Menurut ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya menikmati 19,84 persen total pengeluaran masyarakat. Di perkotaan angkanya bahkan lebih rendah, yakni 18,52 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi sinyal positif bagi perekonomian Jateng. Namun, kenaikan pengangguran dan ketimpangan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Data BPS menunjukkan bahwa menekan angka kemiskinan saja belum cukup. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas sekaligus memastikan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat.

Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi membuat kesenjangan sosial melebar meskipun angka kemiskinan terus menurun.