Semarang, IDN Times - Tim investigasi dari Inspektorat Jawa Tengah menyebutkan tahun ini telah mengubah pola pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik di tiap kabupaten/kota.
Perubahan pengawasan dari Inspektorat untuk menyikapi maraknya bupati yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Seperti diketahui, tahun ini ada enam bupati yang ditangkap KPK karena terlibat tindak pidana korupsi. Antara lain Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan terbaru tadi malam OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Kepala Inspektorat Jateng, Endro Hudiyono mengatakan tahapan pengawasan yang dilakukan tim Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat labupaten/kota nantinya ditingkatkan.
Peningkatan pengawasan dari semula menitikberatkan pengawasan dan koordinasi antar lembaga, mulai tahun ini memfokuskan pada penyelidikan dan mengeluarkan peringatan dalam bentuk early warning system (EWS).
"Artinya sistem kerja pengawasan kita akan ditinggalkan. Tahun ini dan beberapa tahun ke depan fokusnya walaupun masih pada pengawasan, investigasi, namun kami juga berikan EWS," ujar Endro saat dikontak IDN Times, Kamis (15/10/2026).
Dengan fokus mengeluarkan EWS, katanya paling tidak masing-masing Inspektorat di 35 kabupaten/kota bisa memberikan rekomendasi penilaian kepada pemangku wilayah.
Khusus kasus yang dialami Bupati Klaten Hamenang, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari inspektorat Pemkab Klaten. Terutama mengenai evaluasi kinerja OPD.
"Tentunya kami juga masih menunggu rilis dan informasi resmi dari KPK. Untuk kejadian di Klaten kami belum bisa memberi tanggapan, tentunya kami akan berkoordinasi dengan teman-teman inspektorat yang ada di sana mengenai apa-apa saja yang perlu dibenahi dan rekomendasinya seperti apa," kata Endro.
Terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan merespons soal penangkapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. "Menurut informasi rekan-rekan di Klaten memamg iya. Tadi pagi (pemeriksaan)," kata Roy usai bertemu Pimpinan DPRD Jateng di Gedung Berlian DPRD Jateng.
Menurutnya tadi pagi beberapa ruangan Polres Klaten digunakan untuk pemeriksaan kasus yang menjerat Hamenang.
Akan tetapi fokus pemeriksaan, ia mengatakan yang tahu hanya pihak KPK. "Yang berwenang menanggapi dari KPK," tandasnya.