Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Cipayung Plus Soroti Kinerja Pemerintah
- Gabungan HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan Cipayung Plus menilai hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan keberpihakan serius kepada rakyat.
- Mahasiswa mendesak evaluasi Menteri Lingkungan Hidup terkait karhutla, percepatan penanganan bencana, serta penilaian transparansi, efektivitas, dan pengawasan program MBG serta KDMP.
- Mereka meminta evaluasi terbuka seluruh Kabinet Merah Putih berbasis dampak nyata kebijakan dan penghentian komersialisasi pendidikan agar akses bagi kelompok ekonomi bawah terjamin.
Banyumas, IDN Times - Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan Cipayung Plus menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dalam momentum evaluasi Kabinet Merah Putih.
Dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Kamis (27/8/2026), Dedi Rumikel, ketua HMI Jakarta, menilai setelah hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, pemerintah masih dinilai belum serius menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
1. Janji reformasi sebatas jargon?
HMI dan kelompok mahasiswa lainnya menilai Mereka menilai janji reformasi masih sebatas jargon, Kamis (27/8/2026).(IDN Times/Foto : Dudi Rumikel) Menurut Rumikel, gabungan mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari perlindungan masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, penanganan bencana, ketepatan sasaran program pemerintah hingga akses pendidikan bagi masyarakat kecil.
Mereka menilai janji reformasi masih sebatas jargon. Selain itu, penanganan bencana disebut belum berjalan cepat.
Selain itu program kerakyatan dinilai belum tepat sasaran, sementara pendidikan dianggap semakin sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Lima tuntutan mahasiswa
Momentum Evaluasi Kabinet Prabowo Gibran kami menyatakan sikap dengan 5 tuntutan, Kamis (27/8/2026).(IDN Times/Foto: Ilustrasi) Tuntutan pertama ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Gabungan mahasiswa mendesak adanya evaluasi total terhadap kinerja Menteri LH, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Mahasiswa menilai karhutla seharusnya dapat diantisipasi karena menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau. Kegagalan dalam mencegah dan menangani karhutla disebut menunjukkan lemahnya mitigasi serta pencegahan bencana ekologis.
"Ketidakmampuan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan ketidakmampuan negara dalam mitigasi dan pencegahan bencana ekologis,"demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
Tuntutan kedua adalah percepatan penanganan bencana. Pemerintah didesak memastikan bantuan, distribusi logistik, serta informasi kepada masyarakat dilakukan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Evaluasi tersebut mencakup transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta sistem pengawasan.
3. Minta evaluasi terbuka kabinet
buatkan foto ini dari data ini Gabungan mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Kamis (27/8/2026).(IDN Times/Foto : Ilustrasi) Gabungan mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Evaluasi dinilai perlu didasarkan pada capaian kerja dan dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut mereka, kinerja kabinet tidak cukup diukur dari program atau janji yang disampaikan pemerintah, tetapi harus dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tuntutan terakhir adalah penghentian komersialisasi pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan pendidikan tetap menjadi hak dasar masyarakat dan tidak semakin sulit diakses kelompok ekonomi bawah.
Gabungan HMI, GMNI, PMKRI, PMII dan Cipayung Plus menyatakan sikap tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral gerakan mahasiswa terhadap rakyat serta masa depan bangsa.
Pernyataan sikap ditandatangani Koordinator Lapangan Aksi, Dudi Rumikel yang juga disebut sebagai Ketua HMI Jakarta, pada 27 Agustus 2026.
