Purbalingga, IDN Times - Kejaksaan Negeri Purbalingga mulai menyidik dugaan korupsi anggaran retribusi pemungutan sampah dan belanja bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga tahun anggaran 2017-2018, Jumat (18/9/2020).
Setelah 14 hari masa penyelidikan, Kejari menemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat kasus ini belum sepenuhnya terungkap.
Untuk mengusut tuntas kasus ini, Kepala Kejari Purbalingga menerbitkan surat perintah penyidikan per Jumat (18/9/2020). Kajari juga telah membentuk tim penyidik yang dipimpin Kasi Pidana Khusus, Meyer Volmar Simanjuntak.
"Kami targetkan dua bulan kasus ini bisa tuntas," kata Lalu Syaifudin, Kajari Purbalingga saat konferensi pers di kantor Kejari setempat, Jumat pagi (18/9/2020).
Lalu telah mengantongi keterangan berbagai pihak yang dikumpulkan selama masa penyelidikan. Ada 35 orang yang telah dimintai keterangan.
"Kerugian negara sementara baru Rp600 juta, Rp500 juta dari dana belanja BBM dan Rp100 dari retribusi sampah," ujar dia.
Dari keterangan yang dihimpun dari berbagai pihak, Kejari berhasil mengungkap modus dugaan penyalahgunaan anggaran ini. Terkait dana retribusi, ada pegawai yang tidak menyetorkan uang hasil penarikan ke kas daerah.
Alur dana retribusi berawal dari konsumen yang menyerahkan ke petugas penarik retribusi. Petugas penarik retribusi kemudian mengumpulkan ke bendahara dinas. Dari bendahara, dana ini kemudian disetorkan ke kas daerah.
Sementara terkait dana belanja BBM truk sampah, ada anggaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang semestinya.
"Intinya ada pengeluaran belanja BBM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Di antara 35 terperiksa, satu di antaranya ialah Kepala DLH, Prio Satmoko. Ia yang menjabat sejak 2008 akhir mengaku ditanya 20 pertanyaan ketika diperiksa.
"Pemeriksaan seputar teknis penggunaan dana BBM," kata Prio.
Selain Prio, pejabat dan pegawai DLH lain juga turut diperiksa. Mereka antara lain petugas penarik retribusi sebanyak delapan orang, sopir-sopir truk pengangkut sampah sebanyak 11 orang, kepala bidang, dan pejabat DLH yang lama.
Selain mengumpulkan keterangan pihak yang terkait kasusu ini, Kejari juga menyimpan 17 jenis dokumen yang menjadi bukti adanya indikasi tindak pidana korupsi di tubuh DLH Purbalingga. Dokumen ini diperoleh dari DLH dan pihak ketiga.