Harkitnas ala Pengacara Purwokerto, Bangkit dari Kebodohan dan Konflik
- Djoko Susanto menekankan makna Kebangkitan Nasional sebagai ajakan bangkit dari kebodohan dan konflik sosial dengan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan terdekat serta membangun solidaritas antarwarga.
- Ia menyoroti peran advokat di era digital yang harus memahami komunikasi publik, bekerja sama secara etis dengan media, dan membantu masyarakat memahami hukum secara lebih jernih.
- Djoko mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan mediasi agar hukum menjadi lebih humanis, solutif, serta menjaga hubungan baik antarpihak di tengah masyarakat.
Purwokerto, IDN Times - Setiap 20 Mei, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum lahirnya kesadaran persatuan bangsa. Namun bagi Ketua DPC PERADI SAI Purwokerto, Djoko Susanto, makna kebangkitan nasional di era sekarang jauh lebih luas dibanding hanya mengenang sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo.
Menurut Djoko, tantangan masyarakat modern bukan lagi penjajahan fisik, melainkan kebodohan, keterbelakangan pola pikir, penyebaran informasi yang tidak sehat, hingga konflik sosial yang semakin mudah muncul di ruang digital.
"Makna Kebangkitan Nasional adalah bangkit dari kebodohan, keterbelakangan, dan penindasan untuk menuju pribadi manusia yang mampu bermanfaat bagi orang lain, tetangga lebih diutamakan, karena kepedulian sosial dimulai dari lingkungan paling dekat,"ujar Djoko kepada IDN Times, Rabu (20/5/2026).
1. Kebangkitan Nasional harus dimulai dari kesadaran sosial terdekat
Djoko melihat peringatan Hari Kebangkitan Nasional sering kali berhenti pada seremoni dan slogan. Padahal, menurutnya, inti kebangkitan justru terletak pada perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari hari.
Ia menilai masyarakat saat ini menghadapi tantangan besar berupa menurunnya budaya dialog dan meningkatnya kecenderungan saling menyerang di media sosial. Dalam kondisi itu, semangat kebangkitan nasional seharusnya menjadi pengingat untuk kembali membangun solidaritas sosial.
"Bangkit itu bukan hanya soal ekonomi atau pendidikan, tapi bagaimana seseorang bisa hadir membantu orang lain, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan tidak mudah memicu konflik,"katanya.
Menurut Djoko, kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi bentuk nasionalisme sederhana yang sering dilupakan. Ia menyebut banyak persoalan sosial sebenarnya bisa dicegah jika komunikasi antarwarga berjalan baik.
2. Peran advokat di era digital hadapi perubahan besar
Sebagai advokat, Djoko juga menyoroti kebangkitan dan perubahan besar dalam dunia hukum di era digital. Ia mengatakan profesi pengacara kini tidak lagi cukup hanya menguasai hukum dan berbicara di pengadilan.
Advokat, kata dia, harus mampu memahami pola komunikasi publik dan cara membangun opini yang sehat melalui media. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pengacara dan media menjadi sesuatu yang penting, selama dilakukan secara etis dan profesional.
“Advokat tidak boleh pasif terhadap narasi publik, tapi kerja sama dengan media juga harus tetap menjaga kode etik dan hak klien,"ujarnya.
Djoko menilai media memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara lebih jernih. Di sisi lain, media juga bisa menjadi ruang edukasi agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi sepihak.
3. Hukum tidak selalu identik dengan keadilan sosial
Di tengah meningkatnya konflik hukum di masyarakat, Djoko mendorong para advokat untuk lebih mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR).
Menurutnya, jalur damai seperti negosiasi dan mediasi sering kali lebih efektif dibanding proses litigasi yang panjang dan melelahkan. "Kalau masih bisa diselesaikan dengan dialog dan mediasi, kenapa harus saling menghancurkan di pengadilan?,"katanya.
Ia menjelaskan penyelesaian di luar pengadilan memiliki banyak keuntungan, mulai dari biaya yang lebih ringan, proses yang lebih cepat, hingga menjaga hubungan baik antarpihak.
Djoko juga mengingatkan bahwa kemenangan hukum tidak selalu identik dengan keadilan sosial, Karena itu, seorang advokat harus mampu melihat persoalan secara lebih manusiawi.
4. Membangun budaya hukum yang lebih humanis dan solutif
Djoko berharap semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 bisa menjadi momentum membangun budaya hukum yang lebih humanis dan solutif di tengah masyarakat. Menurutnya, profesi advokat harus hadir bukan hanya sebagai pembela perkara, tetapi juga penengah konflik sosial.
Ia menilai masyarakat Indonesia membutuhkan lebih banyak figur hukum yang mampu menenangkan suasana, bukan memperkeruh keadaan demi popularitas atau kemenangan sesaat.
"Profesi advokat jangan hanya bangga menang di pengadilan, yang lebih penting adalah mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan membawa manfaat bagi masyarakat,"pungkasnya.
