IESR: WFH 1 Hari Langkah Tepat, Indonesia Butuh Transisi Energi Kuat

Kebijakan WFH membantu mengurangi mobilitas komuter, menahan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah menstabilkan pasokan. Meski bermanfaat nyata pada segmen perjalanan kerja, dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional. Hal itu terjadi lantaran konsumsi energi Indonesia juga bersumber dari logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas industri.

Oleh sebab itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar. Pasalnya, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek dan memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat transisi menuju sistem energi domestik yang bersih dan aman.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM.

"Krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik," katanya dilansir keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Sebagai instrumen sementara, IESR mendukung WFH yang terukur dan berbasis sektor prioritas agar tidak menurunkan produktivitas ekonomi. Beberapa langkah mendesak yang perlu segera diambil meliputi:

• Protokol Penghematan: Menetapkan penghematan energi untuk kantor pemerintah, BUMN, dan swasta melalui WFH, pembatasan perjalanan dinas nonprioritas, dan mengutamakan pertemuan daring.

• Pemantauan BBM: Memperketat stok dan distribusi BBM harian untuk sektor esensial seperti logistik pangan, kesehatan, transportasi umum, perikanan, dan layanan darurat.

• Komunikasi Transparan: Membangun komunikasi publik satu pintu mengenai stok dan distribusi agar tidak memicu pembelian panik (panic buying).

• Dukungan Transportasi Umum: Memberikan diskon biaya perjalanan untuk kereta komuter, Bus Rapid Transit (BRT), bus mikro, dan LRT di Jabodetabek serta kota lain. Kompensasi bagi operator diambil dari penghematan subsidi BBM.

Dalam rentang waktu beberapa minggu ke depan, pemerintah, lanjut Fabby, disarankan menyusun langkah taktis lanjutan:

• Membentuk pusat komando (command center) energi lintas lembaga untuk memantau pasokan dan harga secara harian.

• Mendiversifikasi rute pengadaan energi, mempercepat program substitusi impor (terutama Bahan Bakar Nabati), dan menyusun skenario pengendalian konsumsi BBM bertahap.

• Meluncurkan paket efisiensi energi nasional untuk gedung pemerintah, kawasan industri, dan rumah tangga.

• Mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

• Menyiapkan insentif dan standar kendaraan listrik roda dua yang mencakup kapasitas baterai, jarak tempuh, hingga mekanisme pengisian daya hingga akhir 2026.

Fabby menambahkan, setiap guncangan di pasar minyak global mengingatkan rentannya perekonomian domestik akibat ketergantungan pada energi fosil. Untuk memperkuat ketahanan nasional, pihaknya merekomendasikan transformasi sistem energi jangka panjang, antara lain:

• Memperbesar cadangan energi strategis sebagai bantalan saat terjadi guncangan pasokan global.

• Mengurangi ketergantungan BBM impor dengan percepatan adopsi kendaraan listrik, bioenergi, dan penerapan standar penghematan bahan bakar (fuel economy standard).

• Mempercepat pembangunan energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, dan memperkuat jaringan listrik fleksibel agar harga domestik tidak bergantung pada volatilitas pasar minyak dunia.

• Menata tata ruang kota melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD) untuk menekan kebutuhan perjalanan harian berbasis kendaraan pribadi.

IESR, imbuh Fabby, ikut mengajak pemerintah menjadikan ketahanan energi sebagai agenda keamanan ekonomi nasional.

"Transisi energi bukan sekadar isu iklim, melainkan strategi perlindungan fiskal, industri, dan daya beli masyarakat saat menghadapi krisis berikutnya," pungkasnya.