Iswar Usul Hulu hingga Hilir Ikut Bantu Tangani Banjir Rob Semarang
- Pemerintah Kota Semarang menegaskan banjir dan rob tak bisa ditangani sendiri, melainkan perlu kolaborasi antardaerah Kedungsepur karena dampaknya saling terhubung dari hulu hingga hilir.
- Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin menyoroti Sungai Babon sebagai contoh nyata kiriman air dari hulu yang memperparah banjir di Genuk dan Muktiharjo, disertai peningkatan frekuensi banjir tahun 2026.
- Fenomena penurunan muka tanah di Pantura memperburuk risiko rob dan banjir, sehingga Pemkot Semarang mendukung reboisasi di wilayah hulu sebagai solusi konservatif berkelanjutan dibanding hanya infrastruktur.
Grobogan, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa persoalan banjir dan rob yang terus berulang tidak bisa lagi ditangani secara parsial oleh satu daerah. Dibutuhkan kolaborasi nyata antardaerah di kawasan Kedungsepur untuk mengatasi ancaman lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari penurunan muka tanah hingga kiriman banjir dari wilayah hulu.
1. Wilayah hilir menanggung dampak besar
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat menghadiri Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat (29/5/2026).
Di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD Pemprov, dan para kepala daerah se-Kedungsepur, Iswar mengingatkan bahwa Kota Semarang sebagai wilayah hilir menanggung dampak besar dari kondisi lingkungan di daerah sekitarnya.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi sangat besar karena dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” katanya.
3. Sungai Babon jadi contoh nyata
Menurut Iswar, salah satu contoh paling nyata adalah kondisi Sungai Babon yang berhulu di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Karakter sungai dengan kemiringan yang curam membuat aliran air dari hulu meluncur deras ke wilayah Semarang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Akibatnya, kawasan hilir seperti Genuk dan Muktiharjo kerap menjadi langganan banjir.
Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang. Sebab, akar masalahnya berada pada tata kelola lingkungan yang melibatkan banyak wilayah administratif.
“Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.
Selanjutnya, Iswar juga mengungkapkan, adanya perubahan pola cuaca yang semakin ekstrem sepanjang 2026. Jika sebelumnya banjir besar di wilayah Muktiharjo biasanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, kini frekuensinya meningkat drastis.
“Tahun ini sudah terjadi sekitar lima kali banjir. Ini menjadi alarm bahwa tantangan lingkungan yang kita hadapi semakin berat,” ujarnya.
3. Fenomena penurunan muka tanah di Pantura
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) yang di kawasan Pantura Semarang mencapai sekitar 10 hingga 12 sentimeter per tahun. Kombinasi antara rob, penurunan tanah, dan banjir kiriman dari hulu menjadikan Semarang sebagai salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
Dalam forum tersebut, Pemkot Semarang menyatakan dukungannya terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Demak untuk menghidupkan kembali gerakan reboisasi dan penanaman pohon di kawasan hulu.
Menurut Iswar, langkah konservasi lingkungan tersebut jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan normalisasi sungai atau pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang membutuhkan biaya sangat besar.
“Normalisasi sungai dan pengerukan memang penting, tetapi biaya konstruksinya jauh lebih besar dibandingkan jika seluruh daerah berkomitmen menjaga lingkungan sejak dari wilayah atas,” katanya.
4. Kolaborasi Kedungsepur kunci kurangi risiko banjir rob
Pemkot Semarang berharap Rembug Pembangunan Jawa Tengah tidak berhenti pada pembahasan program tahunan semata, melainkan mampu melahirkan komitmen bersama antarwilayah dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Kolaborasi antara Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, dan daerah lain di kawasan Kedungsepur dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir, rob, sekaligus mendukung pembangunan kawasan yang berkelanjutan.
“Kita perlu berpikir jangka panjang dan kembali mengelola lingkungan secara bersama-sama. Persoalan banjir dan rob bukan hanya masalah satu kota, tetapi tanggung jawab seluruh wilayah yang saling terhubung,” pungkas Iswar.
Angle utama berita: banjir dan rob di Semarang bukan semata masalah kota pesisir, melainkan akibat keterhubungan wilayah hulu-hilir yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah, bukan sekadar pembangunan infrastruktur di hilir.
