Kasus Bumdesma di Banyumas, Mantan direktur Dipanggil KPK

Djoko menegaskan, Venti didampingi sejumlah pihak dari Jakarta yang memberikan dukungan penuh. Laporan resmi juga sudah diterima KPK dengan nomor Informasi : 2025-A-03628.

Dalam laporan itu disebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum DPRD Banyumas bersama ketua kelompok berinisial FA.

"Kami juga melampirkan data terbaru soal aliran dana yang diduga disalahgunakan. Itu semua kini ada di tangan KPK, dan jangan anggap enteng persoalan uang disalahgunakan,"ujarnya.

KPK mengingatkan agar kepala desa maupun pengurus BUMDESMA berhati-hati dalam mengelola dana. Pasalnya, kasus serupa sudah banyak berujung ke meja hijau.

KPK menegaskan, dana desa semestinya dikelola sesuai aturan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, bukan justru jadi bancakan oknum tertentu.

Kasus macetnya setoran dana BUMDESMA Jatilawang di Banyumas masih jadi sorotan. Uang Rp2,7 miliar yang raib kini masuk penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut beberapa fakta terbarunya:

1. Mantan Direktur BUMDESMA Dipanggil KPK

Venti Kristiani, mantan direktur BUMDESMA Jatilawang, resmi dipanggil penyidik KPK di Jakarta pada 23–24 September 2025.

2. Didampingi Kuasa Hukum dan Tim Pendukung

Venti hadir bersama kuasa hukumnya, Djoko Susanto SH, serta sejumlah pihak yang disebut memberi dukungan agar kasus ini tuntas.

3. Laporan Resmi Masuk KPK

Laporan terkait dugaan penyalahgunaan dana BUMDESMA telah diterima KPK dengan nomor Informasi: 2025-A-03628.

4. Ada Dugaan Keterlibatan Oknum DPRD

Dalam laporan tersebut, disebut adanya indikasi keterlibatan oknum anggota DPRD Banyumas dan ketua kelompok berinisial FA.

5. KPK Ingatkan Kepala Desa Hati-hati Kelola Dana

KPK menegaskan dana BUMDes harus dikelola sesuai aturan. Jika terjadi penyalahgunaan, kasusnya bisa berujung di meja hijau, seperti yang pernah terjadi di Desa Tinggarjaya, Jatilawang.