Kudus, IDN Times – Kepolisian Resor (Polres) Kudus Jawa Tengah terus melakukan pemantauan terhadap para warga binaan di Kudus yang bebas melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona (COVID-19).
Hal ini dilakukan guna antisipasi warga binaan di Kudus yang bebas kembali berulah melanggar hukum.
Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Efendi mengatakan, untuk warga binaan yang bebas sudah dilakukan pemantauan. Baik dari pihak kepolisian maupun dari Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Kudus. Sehingga aktivitas warga binaan yang bebas dapat terpantau.
“Untuk warga binaan ini sudah ada pemantauan. Baik dari kami maupun dari Rutan juga ada. Jadi mereka warga binaan ini setiap hari dipantau. Aktivitasnya sehari-hari seperti apa,” kata dia, Rabu (15/4).
Dia mengatakan, meskipun begitu dari kepolisian terus melakukan patroli. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerawanan kriminalitas di wilayah Kudus. Pihaknya juga bersinergi dengan babinsa, babinkantibmas hingga pemerintah desa.
“Kita imbau agar tetap menjaga kondusifitas keamanan. Kalau ada permasalahan- permasalahan harus berkoordinasi,” kata dia.
Tidak hanya itu, Polres Kudus juga melakukan patroli cyber. Ini dilakukan guna mengantisipasi berita hoaks dan ujaran kebencian saat ini. Apalagi, saat ini tengah dilanda wabah virus corona atau COVID-19.
“Kita putus berita hoaks. Kita beritakan yang menyejukan kepada masyarakat. Tentunya ini bisa menjaga kesehatan psikologis dan mendukung stamina dengan berita yang menyejukan,” ujar dia.
Terpisah, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kudus Eko Budi mengatakan, untuk jumlah warga binaan di Rutan Kudus yang diusulkan bebas lewat asimilasi ada sebanyak 52 warga binaan. Saat ini, sudah ada 44 warga binaan yang dinyatakan bebas dengan cara asimilasi.
“Yang kita usulkan ada sebanyak 52 warga binaan. Namun ini bertahap dan masih proses. Yang sudah asimilasi ada sebanyak 44 warga binaan dari 52 warga binaan yang diusulkan,” kata dia saat dikonfirmasi IDN Times pada Rabu (15/4).
Eko mengatakan, warga binaan yang bebas dengan asimilasi ini dengan syarat dan ketentuan. Ini diatur dalam permenkumham nomor 10 tahun 2020. Apabila mereka melangar aturan dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakat dan Kejaksanaan maka akan dicabut hak asimilasi dan diproses hukum kembali.
“Program asimilasi ini sampai pandemi COVID-19 resmi dicabut oleh pemerintah,” lanjut dia.