Kepala BPK Jateng yang Baru Diminta Jaga Laporan Keuangan Biar Transparan

Semarang, IDN Times - Proses pergantian jabatan Kepala Perwakilan BPK terjadi di Jawa Tengah. Hari Wiwoho yang selama ini menjadi Kepala Perwakilan BPK Jateng dimutasi menjadi Inspektur Penegakan Integritas Inspektorat Utama BPK. Sebagai gantinya Kepala Perwakilan BPK Jateng dijabat Karyadi.
1. Kepala BPK Jateng yang baru diminta komunikasi dengan stakehol

Saat hadir dalam pelantikan Kepala Perwakilan BPK Jateng, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menyarankan supaya Karyadi terus membina komunikasi dengan para pejabat, stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
"Sebaiknya kepala yang baru agar memperkokoh keberadaan BPK dan memberikan kontribusi nyata mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Dan dapat membina komunikasi seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah yang transparan dan akuntabel," ungkap Ahmadi, Kamis (15/8/2024).
2. Sertijab jadi alat membangun kolaborasi

Di samping itu, adanya mutasi jabatan merupakan hal wajar. Karena menjadi langkah dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme.
Tak cuma itu saja, serah terima jabatan kepala bukan sekedar seremonial karena sangat penting untuk menjaga kelangsungan tugas dan fungsi organisasi.
"Sertijab juga dapat digunakan untuk menjalin komunikasi, membangun sinergi dan kolaborasi, serta meningkatkan koordinasi dengan kalangan stakeholder dan mitra kerja BPK Jateng," tuturnya.
3. Nana Sudjana puji kinerja Hari Wiwoho

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana berkata selama dipimpin Hari Wiwoho, BPK Jateng memantau pengelolaan keuangan Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/ kota berjalan baik.
Nana berharap, jalinan sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat ditingkatkan di kepemimpinan selanjutnya.
"Atas saran ataupun rekomendasi yang telah diberikan selama ini, Pemprov Jateng dapat menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut," ungkapnya.