Mal Pelayanan Publik Semarang Akan Relokasi ke Gedung Juang 45

- Pemerintah Kota Semarang akan merelokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Gedung Juang 45, Jalan Pemuda Semarang.
- Rencana pemindahan MPP didasari oleh masukan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait.
- MPP yang kini berlokasi di Mangkang Kulon akan dipindahkan setelah kunjungan para menteri ke layanan publik di Kota Semarang.
Semarang, IDN Times - Pemerintah Kota Semarang akan merelokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini berlokasi di Mangkang Kulon ke Gedung Juang 45, Jalan Pemuda Semarang. Rencana pemindahan MPP itu setelah mendapat masukan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat meninjau layanan publik di Kota Semarang bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, belum lama ini.
1. Pemkot siapkan desain tata ruang

"Alhamdulillah kami senang sekali mendapat apresiasi. Senang juga karena MPP nyaman, juga mendapatkan pujian dari masyarakat yang sedang mengurus. Tidak ada pungli, cepat, tidak ada preman, dan semua pelayanannya ramah,” ujar Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng.
Agustina juga menanggapi masukan masukan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian soal pemindahan MPP.
"Pesan dari beliau akan kami tindak lanjuti. Tahun depan, MPP akan pindah ke Gedung Juang 45. Di sana suasananya akan dibuat lebih nyaman, lebih ‘hommy’, seperti di bank. Supaya warga merasa betul-betul dilayani,” tambahnya.
Agustina juga memastikan bahwa sebelum proses renovasi, Dinas Tata Ruang (Distaru) akan menyiapkan desain tata ruang agar suasana pelayanan semakin bersih, terang, dan ramah.
2. Maruarar apresiasi layanan BPHTB dan PBG gratis

Dalam kunjungannya, kedua menteri berkeliling meninjau pelayanan yang berlangsung di MPP, berbincang dengan petugas dan masyarakat yang sedang mengurus dokumen. Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah pengakuan warga bahwa tidak ada pungutan liar dan prosesnya berlangsung cepat.
"Bagus sekali ya, karena ini menunjukkan di sini tidak ada pungli, cepat, ramah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat lagi. Surabaya bisa 15 menit, mudah-mudahan Semarang bisa lebih cepat dari Surabaya," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Selain itu, Maruarar juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Semarang yang memberikan layanan BPHTB dan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan kebijakan yang pro rakyat dan nyata manfaatnya.
"Saya senang karena di sini BPHTB, PBG buat rakyat sudah gratis, dan prosesnya cepat, satu hari. Tapi kalau bisa dipercepat lagi supaya rakyat tidak perlu bolak-balik, biar happy," tambahnya.
3. Suasana pelayanan publik harus lebih ‘hommy’

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti suasana MPP yang sudah cukup baik dan nyaman. Ia berpesan agar suasana pelayanan publik bisa dibuat lebih “hommy" dan tidak menegangkan bagi masyarakat yang datang.
"Tolong dibuat suasananya lebih nyaman, rapi. Orang datang harus merasa disambut, bukan seperti masuk kandang macan. Pelayanannya sudah baik, tapi tetap bisa ditingkatkan," kata Tito.
Ia juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah, dan sempat menyinggung rencana Pemkot Semarang untuk memindahkan lokasi MPP ke Gedung Juang, yang dinilai lebih strategis dan representatif.
















