Ombudsman: Siswa Data Sekolah Rakyat Harus Terhubung Jaminan Sosial

12 Okt 2025, 21:26 WIB

Seorang siswa Sekolah Rakyat Prof Soeharso Solo diperiksa kesehatannya melalui metode wawancara oleh nakes. (IDN Times/&/Fariz Fardianto)

Intinya sih...

Siswa Sekolah Rakyat perlu diberi fasilitas berkualitas
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memastikan fasilitas sarana dan prasana bagi siswa Sekolah Rakyat tetap memadai.
Undang-Undang 1945 menjamin warga miskin orang terlantar.
Ombudsman Jateng: Sekolah Rakyat harus kedepankan akuntabilitas dan transparansi
Pemprov Jawa Tengah diusulkan untuk memudahkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tiap kabupaten/kota atau minimal menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami para orang tua calon siswa.
Sekolah Raky

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Semarang, IDN Times - Ombudsman menyarankan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah untuk mengintegrasikan data para siswa Sekolah Rakyat dengan program jaminan sosial.

Dengan cara seperti itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan, warga miskin kota maupun di pedesaan bisa memperoleh kuota pendaftaran di Sekolah Rakyat masing-masing kabupaten/kota.

"Yang sangat penting ini menyangkut hak-hak warga di Jawa Tengah. Maka dari itu, utamanya warga miskin yang harus bisa mendapatkan kuota di Sekolah Rakyat. Juga harus terintegrasi dengan program jaminan sosial, ini mustinya menjadi perhatian khusus. Pengentasan kemiskinan harus konsisten dan terintegrasi dengan layanan lainnya," kata Farida kepada IDN Times, Minggu (12/10/2025).

1. Siswa Sekolah Rakyat perlu diberi fasilitas berkualitas

Siswa Sekolah Rakyat Prof Soeharso Solo. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Lebih jelas lagi, pihaknya menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah harus bisa memastikan fasilitas sarana dan prasana bagi siswa Sekolah Rakyat tetap memadai. Sebab sesuai bunyi Undang-Undang 1945 bahwa warga miskin orang terlantar dijamin negara.

"Sekolah Rakyat ini mendesak memang iya. Tapi jangan sembarangan. Siswanya musti diberikan fasilitas yang berkualitas. Karena sesuai targetnya kan nanti anak miskin bisa berdaya untuk mengentaskan keluarga yang miskin ekstrem," paparnya.

2. Ombudsman Jateng: Sekolah Rakyat harus kedepankan akuntabilitas dan transparansi

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida bersama Asisten Penindakan Sabarudin Hulu saat dikonfirmasi wartawan di kantornya. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Tak cuma itu saja, pihaknya pun mengusulkan supaya Pemprov Jawa Tengah memudahkan proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tiap kabupaten/kota atau minimal menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami para orang tua calon siswa.

Terlebih lagi, katanya Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

"Problem kemiskinan umumnya terjadi karena warga enggal punya akses maka tugas pemerintah untuk membuka aksesnya atau sarana pendidikan dimudahkan, artinya yang menghambat perlu dihilangkan. Jangan sampai ada pengabaian hak. Ini harus jadi betul-betul sebagai panduan pelaksanaan Sekolah Rakyat," paparnya.

3. Kemensos bisa minta saran kampus

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (01/10/2025). (IDN Times/IDN Times Dini Suciatiningrum)

Farida juga mengusulkan agar Kemensos mencontoh pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan perguruan tinggi sejak bertahun-tahun. Kampus yang punya model bagus mengenai pengentasan kemiskinan bisa diajak kolaborasi. Sehingga bisa menambah pengetahuan secara teknis di lapangan.

"Ada model-model di kampus. Orang yang miskin sebetulnya dia tidak punya pendamping hukum makan rawan dikriminalisasi. Jadi perlu minta masukan ke perguruan tinggi terkait pola pengentasan kemiskinan," tuturnya.

4. Empat Sekolah Rakyat diresmikan akhir September kemarin

Seorang siswa Sekolah Rakyat Prof Soeharso Solo menyantap makan nasi kotak saat berada di kamar asramanya. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat empat Sekolah Rakyat yang dioperasikan 30 September 2025 di dua kabupaten dan satu kota. Dinas Sosial Jawa Tengah menyatakan keempat Sekolah Rakyat lokasinya di Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen dan Kota Surakarta.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinsos Jawa Tengah, Isriadi Widodo mengatakan secara keseluruhan Sekolah Rakyat sudah dioperasikan di lima sentra Kemensos di Gedung Suharso Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Baturraden Banyumas, Kabupaten Pati.

Di Kota Semarang, Sekolah Rakyat dipastikan menempati lahan belakang Gedung BLK Majapahit Pedurungan. Ia mengaku kapasitas Sekolah Rakyat Kota Semarang ada dua rombel SD dan dua rombel SMA dengan total siswa sebanyak 100 orang.

"Di Kota Semarang letaknya di tanah belakang BLK Majapahit, ndak begitu luas karena kami dapatnya hanya nyempil sebagian sisi belakangnya BLK. Tapi kami usahakan ada ruang guru dan siswa. Jumlah siswa 100 anak untuk dua rombel SD dan dua rombel SMA," tuturnya.