Ombudsman Terima Laporan Pemotongan Dana PIP di SDN Sidomukti Kendal
- Ombudsman tunggu kelengkapan syarat formil
- Dana PIP milik 43 siswa diduga dipangkas
- Pihak sekolah keberatan kembalikan dana PIP
Kendal, IDN Times - Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan warga yang masuk mengenai pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 3 Sidomukti Weleri Kabupaten Kendal.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida membenarkan ihwal laporan kasus pemotongan PIP di sekolahan tersebut.
"Betul, ada laporan yang kami terima. Saat ini masih proses verifikasi awal. Pelapor masih harus melengkapi dokumen formil terkait legal standing," ungkapnya, Kamis (17/7/2025).
1. Ombudsman tunggu kelengkapan syarat formil
Selain itu, ia mengatakan, jika pelapor harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, untuk menunjang proses pemeriksaan.
"Sehingga masih memerlukan kelengkapan syarat formil dan materiil. Jika ini sudah lengkap dan sesuai, kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan," kata Farida.
2. Dana PIP milik 43 siswa diduga dipangkas
Terpisah, Prihadi, seorang warga Weleri mengatakan dirinya yang mewakili wali murid SDN 3 Sidomukti Weleri memang bertekad mengusut kasus tersebut lantaran kejadiannya berlangsung tiga tahun berturut-turut.
Dari jumlah yang diterima sebesar Rp450 ribu, diduga pihak sekolah memotong Rp100 ribu dari tiap penerima.
"Alokasi dana PIP per anak dipangkas Rp100 ribu. Padahal jumlah siswa di SDN Sidomukti ada 43 orang. Itu kejadiannya sudah tiga tahun terakhir," akunya.
3. Pihak sekolah keberatan kembalikan dana PIP
Lebih lanjut lagi, dirinya sudah berusaha bertemu dengan kepala sekolah untuk mempertanyakan kejelasan kasus tersebut.
"Saya mendatangi pihak sekolah dan di sana kita bertemu sama kepala sekolah langsung, kami mewakili wali murid minta tolong dikembalikan. Tetapi pihak sekolah itu sangat keberatan," sambungnya.
Ia mengaku prihatin dengan adanya dana PIP yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu, dipotong pihak sekolah. Sehingga ia berharap laporannya kepada Ombudsman dapat ditindaklanjuti.
"Saya sangat prihatin, sebagai mana saya ini masyarakat mewakili wali murid itu supaya tidak dipungut lagi, ini juga untuk sekolah-sekolah lain," ujar Prihadi.
