Purbalingga, IDN Times – Dampak pandemi COVID-19 merambah ke bidang ekonomi. Karena permintaan menurun, proses produksi juga melambat. Perusahaan dipaksa melakukan efisiensi, satu di antaranya melalui pemutusan hubungan kerja PHK.
Di Purbalingga, ratusan buruh yang berakhir masa kontraknya tidak akan diperpanjang. Mereka berpotensi menjadi pengangguran jika tidak ada antisipasi.
Untuk mengantisipasi lonjakan pengangguran, pemerintah mengeluarkan produk kebijakan berupa kartu pra kerja. Dengan kartu pra kerja, warga yang di-PHK bisa mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan uang tunai.
“Dampaknya juga bisa saja sampai dengan PHK maka dari itu terdampak segera saja mendaftar katu pra-kerja,” kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, Tukimin melalui rilis yang diterima IDN Times.
Tukimin mengatakan untuk mendapat kartu prakerja, masyarakat bisa mendaftar secara daring melalui situs www.prakerja.go.id. Setelah mendaftar, mereka bisa mengikuti tes motivasi selama 15 menit lalu bergabung dengan gelombang pendaftaran yang sedang berlangsung.
“Silakan untuk membuka situs www.prakerja.go.id agar memperoleh keterangan lebih lanjut,” ujarnya.
Tukimin mengatakan, syarat yang harus dipenuhi para calon pemohon antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), usia di atas 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Pendaftaran dibuka 11 April dan akan ditutup pada 4 November 2020 mendatang.
Sedangkan gelombang pertama akan ditutup pada 16 April. Pendaftar yang lolos dan berhak mendapat kartu pra kerja diumumkan pada 17 April mendatang. Jika calon peserta belum lolos, akan diberi kesempatan untuk gelombang berikutnya.
“Total manfaat yang bisa diterima pemohon sebesar Rp3,5 juta,” kata dia.
Total manfaat itu terdiri atas bantuan biaya pelatihan Rp 1 juta untuk membeli aneka pelatihan di platform digital mitra, insentif tunai yang akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo, atau Go-pay milik peserta. Insentif tunai terdiri dari dua bagian yaitu insentif pascapenuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan.
“Dan insentif pascapengisian survei evaluasi sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei,” tutur dia.