Pengacara Solo Gugat Ijazah Jokowi di PN Surakarta, Termasuk UGM

Taufiq mengatakan jika gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt. Menurutnya, gugatan tersebut dilandasi oleh keresahan mendalam terhadap kondisi penegakan hukum dan sistem demokrasi di Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang sejati.

Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan hukum terhadap ketidakadilan yang semakin merajalela di ranah publik dan politik nasional.

“Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri karena dari tim kami menemukan satu fakta Pak Jokowi ijazah SMA-nya, dan kami menemukan teman yang se-angkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP (Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan),” jelasnya.

Lebih lanjut, M Taufik menyebutkan, tak hanya Jokowi yang digugat, tetapi juga SMA Negeri 6 Surakarta, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta.

“Tergugat 1 itu Pak Jokowi, tergugat 2 itu adalah SMa 6 Surakarta , dan tergugat 3 KPU Surakarta. Kenapa KPU karna KPU baru memverivikasi data, kelemahan KPU dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir,” jelasnya.

Menurut Taufiq, gugatan itu berbeda dengan gugatan sebelumnya yang dilayangkan di pengadilan negeri Jakarta beberapa waktu lalu. Ia juga menegaskan jika tidak ada keputusan menang atau kalah pada saat gugatan yang pertama.

“Jadi gugatan ini berbeda, terus kalau nanti ada yang mengatakan artinya gugatan ini pernah diputuskan di pengadilan Jakarta dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun yang menunjukkan keputusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang gugatan itu kalah,” ungkapnya.

Taufiq merasa perlu untuk menempuh jalur hukum demi mendapatkan kepastian dan kejelasan, serta untuk menjaga marwah institusi pendidikan dan penyelenggara pemilu.

Dalam sistem hukum perdata terdapat istilah yurisdiksi contentiosa atau contentiuse rechtstaat, yaitu proses peradilan yang menjamin hak kedua belah pihak untuk saling menjawab dan membuktikan dalil masing-masing. Merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada penggugat melainkan juga kepada tergugat yang berkeinginan untuk menunjukkan haknya dalam suatu peristiwa atau untuk membantah suatu hak orang lain, jika pihak tergugat ingin membantah dalil yang diajukan.

“Apabila nantinya Jokowi terbukti ijazahnya palsu maka segala tanggungjawab keuangan negera dalam hal hutang luar negeri, adanya proyek strategis nasional pembangunan- pembangunan yang mangkrak adalah menjadi tanggungjawab Jokowi,” jelasnya.

“Kebenaran akan terungkap dan menjadi pembelajaran hukum sekaligus politik bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.