Profil Eko Sapto Purnomo: Kader Gerindra Resmi Jadi Plt Bupati Sukoharjo Gantikan Etik

Sebagai figur yang kini memegang kendali penuh atas jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo memiliki latar belakang politik di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa poin profilnya berdasarkan data yang tersedia:

Sebelum resmi ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Bupati, ia merupakan Wakil Bupati Sukoharjo aktif yang mendampingi jalannya pemerintahan daerah.

Di ranah politik praktis, Eko Sapto Purnomo tercatat resmi sebagai salah satu kader dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sukoharjo.

Penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati Sukoharjo didasarkan pada amanat undang-undang yang berlaku, di mana posisi kepala daerah yang berhalangan karena tersangkut kasus hukum akan diisi oleh wakilnya.

Riwayat pendidikan

1997 SD Negeri 1 Klumprit

2000 SMP Negeri 1 Mojolaban

2003 SMU Negeri 3 Surakarta

2007 Universitas Sebelas Maret

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan penjelasan mendalam mengenai keputusan strategis penunjukan Eko Sapto Purnomo. Proses penunjukan ini dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi negara.

Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa keputusan menunjuk Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo sebetulnya telah dilakukan sejak kemarin.

Luthfi menegaskan bahwa posisi pimpinan wilayah tidak boleh dibiarkan lowong demi jalannya pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi dengan Stranas PK di Aula Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (13/7/2026).

Dengan menunjuk Wakil Bupati sebagai Plt, Ahmad Luthfi mengutarakan bahwa langkah tersebut membuat dirinya berjalan sesuai koridor hukum dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Penunjukan Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo terjadi setelah Bupati Sukoharjo sebelumnya, Etik Suryani, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh penyidik KPK pada akhir pekan lalu. Dalam pemeriksaan marathon yang dilakukan oleh KPK, Etik Suryani disangka melakukan tindak pidana pemerasan terhadap para kepala dinas di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Tidak hanya Etik, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kepala BPKAD Sukoharjo juga ikut terjaring dalam operasi tersebut.

Oleh karena itu, Eko Sapto Purnomo kini memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas daerah. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa proses pelayanan publik kepada masyarakat sama sekali tidak boleh terganggu meskipun sedang terjadi proses penegakan hukum dari KPK.

Nah, itulah profil singkat serta duduk perkara penunjukan Eko Sapto Purnomo sebagai Plt Bupati Sukoharjo yang baru. Mari kita kawal bersama agar pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan prima, bersih, dan transparan ya, Sedulur!