Kepulangan kontingan NPC Indonesia usai berlaga di ASEAN Paragames 2025 Thailand. (Dok/Humas NPC Indonesia)
Terpilihnya Senny menandai babak baru kepemimpinan APSF. Sosok kelahiran Siborongborong, Sumatra Utara, itu bukan figur asing dalam pengembangan olahraga disabilitas kawasan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden APSF bidang Media and Communications periode 2022–2026.
Selain dikenal sebagai mantan atlet para atletik nomor lempar, Senny juga memiliki peran besar dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games Solo 2022 yang sukses digelar setelah ajang tersebut sempat batal berlangsung di Filipina dan Vietnam.
Usai terpilih, Senny menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas olahraga disabilitas di seluruh negara Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia.
“Saya ingin prestasi negara-negara di Asia Tenggara lebih maju lagi kedepannya. Karena kalau melihat (prestasi) Indonesia, sebenarnya sudah melampaui batas ya. Kita sudah pernah juara tiga kali berturut-turut di ASEAN Para Games, dan capaian medali Indonesia juga bagus di Paralympic. Sekarang saya ingin negara-negara Asia Tenggara mengikuti jejak Indonesia agar bisa terus melangkah kedepan,” kata Senny Marbun.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan perhatian terhadap penyandang disabilitas di sejumlah negara ASEAN. Karena itu, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem pembinaan olahraga disabilitas akan menjadi modal untuk dibagikan kepada negara-negara anggota APSF.
“Seperti yang kita tahu bahwa negara-negara di ASEAN itu masih banyak yang memarjinalkan masyarakat difabel. Itu yang perlu kita bangkitkan semangat negara-negara tersebut agar bisa seperti Indonesia, karena kita dahulu juga sama-sama termarjinalkan, tetapi kemudian Indonesia sudah luar biasa. Bahkan kita sekarang sudah memiliki lahan sepuluh hektar untuk training center. Itu yang perlu kita tularkan kepada negara negara lain,” tuturnya.
“Kita akan coba. Saya akan coba datang ke negara-negara yang belum disentuh oleh pemerintahnya. Saya akan coba meminta kepada negaranya untuk mengangkat harkat martabat masyarakat difabel, seperti yang sudah dilakukan di Indonesia,” lanjutnya.