Semarang, IDN Times - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan bahwa pemeriksaan COVID-19 yang ideal kepada masyarakat harus 100 ribu sampel per hari.
Kendati demikian, saat ini kemampuan di Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan tes virus corona baru mencapai 10 ribu - 20 ribu sampel per hari.
Humas PB IDI, dokter Halik Malik mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang sangat perlu pemeriksaan COVID-19 secara masif, luas dan cepat. Sebab, jika tingkat pemeriksaan rendah maka hasil deteksi juga rendah.
‘’Sehingga, dalam percepatan penanganan COVID-19 ini memang tergantung pada kapasitas pemeriksaan juga. Pada awal kasus pemeriksaan mencapai 5 ribu sampel per hari, kemudian 10 ribu sampel per hari, lalu sekarang 20 ribu sampel per hari dan sedang diusulkan 30 ribu sampel per hari. Maka perlu ada target bisa mencapai 100 ribu sampel per hari,’’ ungkapnya saat dihubungi, Selasa (14/7/2020).
Menurut dia, upaya pemeriksaan virus corona dengan luas dan cepat itu memang perlu direalisasikan. Sebab, kasus positif setiap hari terus meningkat, sedangkan penduduk Indonesia juga mencapai 260 juta jiwa dan wilayah terdampak pun kini sudah merata di semua provinsi.
Untuk diketahui, target pemeriksaan 100 ribu sampel per hari ini sudah diterapkan dan dibuktikan di beberapa negara dan cukup banyak yang berhasil. Sebab, dengan tes yang luas dan cepat kasus COVID-19 bisa segera ditemukan dan tertangani.
Halik menuturkan, selain tes massal yang meluas dan cepat, sistem kesehatan juga perlu dibenahi agar bisa menangani kasus dengan baik. Tujuannya, agar tidak terjadi lonjakan dan ledakan kasus COVID-19 di Indonesia. ‘’Untuk mengantisipasi itu, secara spesifik tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 harus mendapatkan pemeriksaan berkala sebagai salah satu upaya menekan kematian mereka saat bertugas,’’ tuturnya.
Adapun terkait data COVID-19, IDI berharap konsolidasi dan manajemen data harus terus diperbaiki supaya semua data yang mengalir dari daerah ke gugus tugas di pusat menjadi lebih valid. ‘’Prinsip-prinsipnya adalah yang mana diketahui bermasalah harus segera dibenahi. Harapannya, terkait data ini sudah ada tim yang merapikan dan ada transparansi data. Sebab, kevalidan data sangat dibutuhkan untuk menunjang penanganan COVID-19 di Indonesia,’’ kata pakar ilmu kesehatan masyarakat ini.
Sementara itu, IDI menilai dengan adanya kevalidan data COVID-19 dapat menggambarkan situasi nyata dari kondisi yang sedang terjadi. Sehingga, dapat dilakukan upaya pencegahan dengan segera, karena saat ini angka kasus positif juga masih tinggi.
Kendati demikian, Halik mengungkapkan, kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat tidak kalah penting untuk upaya pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19.
‘’Sehingga, istilah new normal jangan sampai disalahpahami. Sebab, istilah itu tidak muncul dari kesehatan, tapi pertimbangan sosial ekonomi. Adapun, penerapannya pun tetap berbasis pada status epidemiologi atau angka penularan corona di masyarakat. Jika angka penularan tinggi, maka adaptasi lebih ketat. Jika penularan rendah, adaptasi bisa dibuka perlahan dan kegiatan di masyarakat baru bisa dilonggarkan,’’ tandasnya.