Terjaring OTT KPK, Ini Profil dan Kontroversi Bupati Pati Sudewo
- Sudewo, Bupati Pati terjaring OTT KPK
- Profil Sudewo: Insinyur, politikus senior, dan "kutu loncat"
- Kebijakan kontroversial: kenaikan PBB hingga 250%, relokasi PKL, sorotan proyek infrastruktur
Pati, IDN Times – Kabar mengejutkan datang dari Bumi Mina Tani. Bupati Pati, Sudewo, dilaporkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kabar tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta. "Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati adalah saudara SDW," ungkapnya.
Berikut adalah rangkuman fakta, profil, hingga deretan kebijakan kontroversial Sudewo
1. Profil Sudewo: Dari Insinyur hingga Kursi Bupati
Sudewo merupakan putra daerah asli Pati yang lahir pada 11 Oktober 1968. Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati hasil Pilkada 2024, ia dikenal sebagai politikus senior yang punya rekam jejak panjang di kancah nasional.
Pendidikan: Lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) dan melanjutkan S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Karier Awal: Pernah mencicipi profesi sebagai PNS di Dinas PU Kabupaten Karanganyar sebelum akhirnya sukses sebagai pengusaha konstruksi (wiraswasta).
Politik: Sosok "kutu loncat" yang andal. Pernah duduk di DPR RI lewat Partai Demokrat (2009–2013), lalu kembali ke Senayan melalui Partai Gerindra (2019). Pada 2024, ia maju ke daerah dan terpilih jadi Bupati Pati bersama wakilnya, Risma Ardhi Chandra.
2. Jejak Aktivisme dan Organisasi
Jiwa organisasi Sudewo sudah terasah sejak mahasiswa. Berikut daftar organisasinya:
Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS (1991).
Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000).
Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001).
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang).
3. Kebijakan Kontroversial yang Memicu Amarah Warga
Sebelum ditangkap KPK, nama Sudewo sudah sering menghiasi headline berita karena kebijakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Beberapa di antaranya:
Kenaikan PBB hingga 250%: Ini adalah skandal terbesar sebelum OTT. Sudewo menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berujung pada lonjakan PBB hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu demo besar-besaran dari ribuan warga yang mengepung kantor bupati.
Isu Relokasi PKL yang Alot: Sudewo juga sempat disorot karena rencana relokasi pedagang kaki lima di kawasan pusat kota yang dianggap tanpa solusi konkret, memicu konflik dengan para pedagang.
Sorotan Proyek Infrastruktur: Mengingat latar belakangnya di bidang konstruksi, beberapa proyek pembangunan jalan di Pati sempat dipertanyakan oleh aktivis lokal terkait transparansi anggarannya.
4. Menanti Status Hukum 1x24 Jam
Saat ini, penyidik KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah Sudewo akan resmi mengenakan rompi oranye atau tidak. Status hukumnya akan ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama operasi senyap tersebut.
Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi pemerintahan di Pati, mengingat Sudewo belum genap dua tahun menjabat sebagai orang nomor satu di wilayah tersebut.
