Transpuan di Semarang Sudah Punya e-KTP, Bisa Bebas Naik Pesawat

Adi menyampaikan, setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun bisa memutuskan identitas e-KTPnya.

Ia berkata bagi para transpuan yang mendapatkan e-KTP, identitas yang berubah hanya pada fotonya saja. Sedangkan nama, jenis kelamin dan tanggal lahir tetap sama sesuai dengan akte kelahiran.

Meski begitu, ia mengakui hambatan yang kerap muncul saat mengurus pembuatan e-KTP transpuan yakni sering muncul bias mengenai jejak riwayat tempat tinggalnya. 

Menurut Adi, riwayat tempat tinggal pemohon harus diperjelas agar tidak terjadi duplikasi data saat mengurus e-KTP.

"Yang mengurus e-KTP waria di Semarang beberapa terkendala mengenai jejak riwayat domisilinya. Misal dia milih di Semarang maka kita akan bantu untuk uruskan perubahan datanya biar tidak muncul duplikasi identitas," urainya.

Ia pun menegaskan saat mengurus e-KTP wajib datang sendiri ke kantor Discapil setiap kecamatan. Ia mengingatkan pemohon jangan memakai calo mengingat biaya mengurus e-KTP di Semarang dipastikan tidak pernah dipungut biaya.

"Urusan adminduk itu gratis. Ini kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kependudukan yang maksimal. Jangan pernah pakai calo," jelasnya.

Terpisah, menurut Silvi Mutiari, Ketua Persatuan Waria Semarang (Perwaris) Satu Hati mengungkapkan saat ini dari ratusan anggotanya, hampir 90 persen di antaranya telah memiliki e-KTP. Ini, katanya merupakan kerja keras yang membutuhkan waktu yang panjang dan cukup melegakan teman-temannya sesama transpuan.

"Kita mengapresiasi kerja panjang Disdukcapil Semarang. Ini sebuah kabar gembira bagi transpuan. Karena itulah jangan lagi malas membuat e-KTP," kata bos salon kecantikan tersebut.

Silvi menilai butuh perjuangan selama 10 tahun untuk mengupayakan kalangan waria agar memiliki kartu identitas secara resmi. Ia mendapat titik terang setelah Dirjen Dukcapil Kemendagri membuat pernyataan bahwa pemerintah telah mengizinkan pembuatan e-KTP bagi kalangan transpuan.

Dirjen Dukcapil kemudian mengimplementasikan aturan dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknis untuk mengurus e-KTP bagi transpuan. 

"Terus akhirnya saya sowan ke Disdukcapil Kota Semarang dan dibuatkan e-KTP bareng teman-teman lainnya. Waktu itu ada 15 orang dibuatkan e-KTP. Sekarang hampir 90 persrn sudah punya e-KTP baik yang dari dalam maupun luar Kota Semarang. Sehingga ini membuat kita punya hak yang sama dengan WNI lainnya. Dengan punya e-KTP jadinya bisa membantu mengakses layanan. Kita bisa bebas naik pesawat, pede naik angkot leluasa masuk mal dan sudah bisa ikut vaksin," jelasnya. 

Direktur LBH Apik Semarang, Raden Roro Ayu Hermawati Sasongko menyarankan kepada Pemkot Semarang, ke depan agar memastikan seluruh warga Semarang memiliki dokumen kependudukan dengan gampang, tanpa diskriminasi bagi warga miskin dan rentan.

Di samping itu Pemkot bisa menyediakan anggaran khusus untuk penanganan kasus korban kekerasan dalam proses litigasi dan proses nonlitigasi, yang mencakup seluruh korban dari kelompok miskin dan rentan.

"Untuk itulah, kita mendorong adanya perbaikan pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan yang terjangkau dan bebas dari diskriminasi. Selain itu juga bisa memberi perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja dengan mengaktifkan posyandu remaja di setiap kelurahan," bebernya.