Semarang, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah memastikan besaran upah minimum provinsi (UMP) akan diumumkan besok pagi, Selasa (21/11/2023). Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz mengatakan patokan UMP yang diberlakukan tahun depan dihitung sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.
"Sesuai dengan PP besok pagi, maksimal kalau UMP tanggal 21. Sesuai dengan PP 51," kata Aziz saat dikonfirmasi IDN Times, Senin (20/11/2023).
Ia mengemukakan PP Nomor 51 digunakan sebagai acuan formula penghitungan upah pekerja lantaran juga mengatur mengenai penghitungan angka inflasi yang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan komponen indeks tertentu yang mana dalam wujudnya nilai alpha.
"Alpha itu bentuk perwujudan dari penyerapan tenaga kerja dan produktifitas, nilai alphanya itu 0,1 atau 0.10 sampe 0.30. Berarti alphanya itu sebagai penentu dialog sosialnya itu di situ," bebernya.
Untuk menghitung inflasi, Aziz mengacu pada data BPS pusat. Data BPS ini telah disampaikan ke Menaker Ida Fauziyah kemudian diteruskan ke kementerian terkait dan para gubernur.
Selanjutnya dari gubernur diturunkan ke dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota.
"Inflasi sampai September, kalau pertumbuhan ekonominya itu bandingannya triwulan 1 2 3 dibandingkan tahun yang lalu," cetusnya.
Aziz menyampaikan draft kajian UMP 2024 sudah disodorkan ke Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Sehingga pada besok sudah bisa diumumkan kepada masyarakat luas.
"Sudah diserahkan ke pak Pj Gubernur. (Akan diumumkan) besok pagi," jelasnya.
Soal besaran UMP 2024, Aziz menjelaskan angka kenaikannya di bawah 15 persen. Artinya, usulan para buruh yang menginginkan UMP tahun depan naik 15 persen, berpotensi gagal terwujud.
"Iya di bawah 15," akunya.
Dedi Mulyadi Ali, Wakil Ketua Apindo Jateng mengaku sudah punya hitung-hitungan sendiri untuk menentukan rekomendasi UMP 2024. Ia menyarankan kepada masyarakat untuk menunggu pengumuman UMP dari pemerintah saja.
"Ya besok lihat hasilnya saja, karena kita kan ada tiga masukan dari pemerintah, Apindo dari pekerja, kemarin sih sudah masuk ke wali kota. Sudah diteruskan ke provinsi, jadi saya rasa ikut aturan saja," tutur Dedi.
Jika dalam rapat pengupahan di Disnaker Jateng muncul angka kenaikan UMP 2024 sekitar 4,02 persen, menurut Dedi usulan dari Apindo Jateng sebesar 3,6 persen.
"Angka 4,02 itu dari pemerintah, dari Apindo itu 3,6," kata Dedi.