Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Zulhas Ultimatum Masalah Pajak UD Pramono Boyolali Selesai 2 Minggu
Default Image IDN

Boyolali, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberi waktu dua pekan kepada penjabat gubernur Jawa Tengah dan bupati Boyolali untuk menyelesaikan kasus pajak yang dihadapi UD Pramono di Kabupaten Boyolali.

"Paling lambat dua minggu untuk penyelesaian masalah tersebut, ya kan," katanya.

1. Pj Gubernur Jateng dan Bupati Boyolali diberi waktu dua minggu

Sebelumnya, Kantor Pajak melakukan pemblokiran rekening milik Pramono yang merupakan pemilik usaha pengepul atau penampungan susu murni UD Pramono di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Pemblokiran dilakukan Kantor Pajak lantaran ada tunggakan pajak yang belum diselesaikan Pramono.

"Ini kita bagi tugas, Pak Pramono ini rekeningnya masih diblokir. Itulah sebabnya nggak bisa membeli hasil peternak," kata Zulhas

 

2. Pj Gubernur segera bergerak

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana memegang tangan seorang relawan tagana saat apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Pada kesempatan sama, Nana Sudjana mengatakan penyelesaian pajak dari awal sudah dilaksanakan, baik dari kabupaten maupun Pemprov Jateng.

"Insyaallah ke depan akan diselesaikan. Kami dan Pak Bupati Boyolali diberikan waktu dua minggu untuk menyelesaikan sesegera mungkin," katanya.

3. Boleh impor asal membeli produk lokal

Peternak sapi perah dan pengepul susu dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mandi. (IDN Times/Larasati Rey)

Zulhas pada kesempatan tersebut juga akan memfasilitasi keinginan Pramono yang membutuhka cooling atau tempat pendingin susu. "Pak Pramono butuh cooling dengan harga Rp400 juta. Kami bantu dari Pak Charlie DPR RI," katanya.

Pada kesempatan tersebut Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI juga akan melibatkan Kementerian Pertanian terkait impor susu sapi perah ke Indonesia.

"Susu boleh impor kalau dia (importir) juga beli susu dari lokal, karena impor susu yang dilakukan melalui Menteri Perdagangan harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian," kata Zulhas.

Dengan demikian, dikatakannya, importir dapat mendatangkan susu dari negara lain jika Menteri Pertanian mengizinkan. "Jadi sekarang kami akan mulai tambah Menteri Pertanian terkait persetujuan impor susu kalau yang impor terbukti sudah membeli susu dari lokal," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pabrik atau importir yang mendatangkan susu impor tanpa mau membeli susu lokal agar dilaporkan ke kementerian terkait.

"Segera kalau ada susu yang dari lokal tidak ada pabrik atau importir yang mau membeli, silahkan lapor, jangan mandi dulu, lapor dulu. Lapor dulu, kalau nggak ditindak baru mandi susu," katanya.

Editorial Team

Related Article