Semarang, IDN Times - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyoroti sikap pemerintah pusat yang tidak adil dalam menyelesaikan persoalan hukum untuk konflik pembangunan Bendungan Bener, di Desa Wadas Kabupaten Purworejo.

Menurutnya, sebelum menetapkan proyek Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah pusat semestinya mengkaji ulang mengenai resiko dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat setempat. 

"Jangan lalu dibebankan ke pemerintah daerah atau daerah saja. Itu tidak adil, keadilan pusat dan daerah di bidang ketata pemerintahan itu tidak benar," ungkapnya saat konferensi pers setelah acara Tabrak Prof di Kafe Borjuis, Jalan Piere Tendean Semarang, Selasa malam (23/1/2024). 

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa saat muncul konflik di Wadas yang terjadi justru pemerintah pusat memilih diam. Seharusnya pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA).

"Jadi pemerintah pusat bersama-sama ngatasi memberi ganti rugi yang layak. Dan mengajak masyarakat dilibatkan, untuk PSN dilibatkan. Jangan langsung jadi lalu pemdanya dipaksa menyelesaikan masalah," ujarnya.

Dirinya sendiri mengaku sudah paham betul mengenai seluk beluk persoalan yang bermunculan di Wadas. 

Apabila merujuk pada perizinan IMB dan AMDAL, katanya proyek Bendungan Bener sudah disahkan MA. Sehingga proyeknya bisa dijalankan secara resmi mengingat sudah ada dasar hukum dan regulasi.

"Jadi kasus itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. IMB, AMDAL-nya sudah benar. Sudah diputuskan," akunya. 

Kaitannya dengan adanya tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada proyek Bendungan Bener, Mahfud menjelaskan hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Wadas. 

Termasuk informasi yang dia terima waktu penanganan kasus Wadas ada yang masuk rumah sakit karena dihajar aparat polisi dan malam-malam rumah warga didatangi polisi dengan anjing pelacak. 

Mahfud sempat mengabadikan fotonya dan langsung dikirim ke Komnas HAM. Ini dilakukan agar Komnas HAM turun tangan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. 

"Saya ambil fotonya saya kirim ke Komnas HAM. Tolong selidiki ada peristiwa ini benar atau tidak. Keputusan Komnas HAM, semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah kalau Komnas HAM bilang begitu, dari sudut keamanan selesai. Tapi yang penting dari itu bahwa Wadas itu adalah PSN," kata Mahfud. 

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Banyak Pejabat Gak Fair Karena Politik dan Jabatan Dicampur Aduk